PALANGKA RAYA – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustin Teras Narang, menyoroti situasi kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian mencemari wilayah Bumi Tambun Bungai.
Hingga akhir Juli 2026, luasan lahan yang terbakar di Kalteng dilaporkan telah menembus 3.068 hektare atau hampir menyamai total luas wilayah Kota Yogyakarta yang berkisar 3.250 hektare.
‎
“‎Bisa dibayangkan bagaimana lahan seluas ini bisa mengalami kebakaran sekian lama. Juga bagaimana dampaknya bagi perekonomian serta kesehatan masyarakat hingga pemerintah daerah yang kondisi keuangannya juga mengalami situasi fiskal yang tak mudah,” tulis Teras Narang melalui akun Facebook pribadinya yang dikutip pada Senin, 3 Agustus 2026.
‎
Mantan Gubernur Kalteng dua periode ini mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto telah meninjau langsung posko kedaruratan di Kalteng. Pusat juga menggelontorkan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), tambahan armada udara, logistik, serta peralatan.
‎
‎Teras Narang berharap seluruh elemen pemerintah daerah solid, antisipatif, dan preventif dalam menghadapi Siaga Darurat Bencana Karhutla yang diprediksi berlangsung hingga akhir Oktober. Ia juga meminta pemda melibatkan masyarakat dan akademisi untuk melahirkan inovasi penanganan.
“Kita mesti berusaha menjaga terus tanah Kalteng tercinta dari ancaman Karhutla yang terus terjadi karena karakteristik wilayah kita yang sangat luas melebihi Pulau Jawa dan kaya lahan gambut,” tegasnya.
Disi lain, Teras mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian pada pencegahan di sektor hulu, terutama terkait alih fungsi lahan. Teras menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan ekologi demi pembangunan berkelanjutan. Investasi yang masuk ke Kalteng wajib memahami prinsip perlindungan lahan dari bencana.
Bukan tanpa alasan, dari ‎data Walhi menunjukkan bahwa titik hotspot Karhutla di Kalimantan secara umum, sekitar 70 persen ada di konsensi perusahaan. Artinya, butuh kerja ekstra dan pengawasan yang lebih integral untuk memastikan bahwa sepanjang masa kemarau, agar aktivitas pemegang konsesi sungguh diawasi agar tidak memicu kebakaran.
‎
“‎Pada sektor hilir, untuk masyarakat umum, khususnya para peladang tradisional, agar disiapkan skema pengendalian aktivitasnya, sebagaimana pernah kami lakukan lewat pengaturan hingga tingkat desa. Sehingga pada regulasi kita melakukan edukasi, antisipasi, hingga pemberian sanksi untuk mencegah karhutla terus terjadi,” kata Teras.
‎
Saat ini, Kalteng tengah dihantam berlapis tantangan. Di tengah kepungan asap karhutla yang berkepanjangan, masyarakat juga harus menghadapi pemadaman listrik bergilir.
Teras mengingatkan, dalam kondisi fiskal daerah yang tertekan, pemda dituntut lebih kolaboratif mengelola anggaran. Program kerja harus difokuskan pada kebutuhan mendasar publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga manajemen bencana.
“Untuk itu semua harus mengambil posisi dan porsi kerja bersama untuk rakyat. Selaras dengan semangat huma betang, kita saling menjaga kepentingan daerah dan rumah kita tercinta,” pungkasnya.
(Syauqi)
9 Juli 2026
10:55
