JAKARTA – Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) juga mengatur mengenai pemantauan dan pengawasan independen.
“Elemen inilah (pemantauan dan pengawasan) yang masih belum ada pembahasannya sama sekali oleh DPR dan belum termaktub di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah,” kata Andy Yentriyani dalam konferensi pers daring bertajuk “Rekomendasi Komnas Perempuan Mengenai Pentingnya Pengawasan Independen pada Pelaksanaan RUU TPKS” yang diikuti di Jakarta, Selasa 29 Maret 2022.
Andy menjelaskan sejak awal upaya memperjuangkan RUU ini, ada enam elemen kunci penting untuk membuat kerangka payung hukum bisa benar-benar melindungi para perempuan korban kekerasan seksual.
“Ini (enam elemen) merupakan sebuah rangkuman dari sebuah upaya dokumentasi yang panjang, gerakan lembaga-lembaga pendamping korban selama lima tahun ya, dari 2010-2015, yang juga berangkat dari proses pendokumentasian dan pendampingan korban yang dimulai sejak tahun 1998,” paparnya.
Elemen pertama, RUU TPKS ini diharapkan bisa memberikan secara detail bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual yang menjadi bagian dari tindakan pidana yang akan dirumuskan. Kedua, terobosan hukum acara pidana dan perbaikan kultur atau budaya hukum.
Ketiga, proses pemulihan korban. Keempat, mengenai pemidanaan dan kelima, upaya pencegahan, serta keenam, pemantauan dan pengawasan.
Sejak Senin 28 Maret 2022, pemerintah bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas DIM RUU TPKS.
DIM pemerintah terdiri atas 588 nomor, yakni 167 tetap, 68 redaksional, 31 reposisi, 202 substansi, dan 120 substansi baru. DIM ini terangkum di dalam 12 Bab dan 81 Pasal.
ANTARA
