SAMPIT – Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan mengakibatkan pelangsir Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar merajalela di setiap SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur (kotim) yang membuat BBM mengalami kelangkaan.
Buntut dari kejadian tersebut, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesian (AlFI) kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Aksi demonstrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim Menuntut penghapusan BBM subsidi jenis solar di (Kotim), Selasa 23 Agustus 2022
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun menilai penegakan hukum dari aparat Kepolisian dan pengawasan dari Pertamina yang relatif lemah membuat pelangsir dan aksi premanisme di setiap SPBU semakin merajalela.
“BPH Migas, Pemerintah Daerah dan Polri lemah menangani hal itu, terbukti dengan maraknya premanisme dan pelangsir, padahal tugasnya menindak dan mengawasi itu dilapangan,” Tegas Rimbun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ALFI di gedung DPRD Kotim
Rimbun berharap Pemerintah Daerah, BPH Migas, Pertamina dan Polri menjalankan dan memahami tugas kewenangan dan tupoksinya dengan baik.
“Saya harapkan pemerintah Daerah dan beberapa unsur Lembaga terkait bisa menertibkan antarian para pelangsir dan aksi premanisme disetiap SPBU bahkan bila perlu di libas saja, termasuk siapaun bekingannya,” pungkasnya.
(Syauqi)
