PALANGKA RAYA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka mengatakan, kalangan dunia usaha menilai pengalihan subsidi energi seperti halnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah semestinya dilakukan.
Rahmat Hamka di Palangka Raya, Jumat 2 September 2022, mengatakan, salah satu penyebab dugaan penyimpangan subsidi selama ini, karena subsidi diberikan kepada barang atau komoditas dan bukannya langsung kepada orang atau warga.
“Semestinya ini harus diubah. Jadi orientasi subsidi bukan lagi ke barang, tapi kepada orang per orang, sehingga lebih tepat sasaran, subsidi betul-betul diterima oleh orang yang tepat membutuhkan,” jelas Rahmat.
Dia menuturkan, subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lain seperti dalam bentuk Bantuan Sosial terhadap masyarakat yang memerlukan.
Oleh karena itu, pihaknya turut mendukung kebijakan pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah dengan diiringi penyediaan skema bantuan lain.
“Tentu hal tersebut akan secara langsung berdampak positif dan akan diterima masyarakat dengan tepat sasaran,” ucapnya.
Di sisi lain, menurutnya, untuk kalangan dunia usaha, pengalihan subsidi BBM juga diharapkan dapat memberi kepastian dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas usaha mereka.
“Kalau di kita (pengusaha) ini kan inginnya ada kepastian saja. Karena kepastian ini kan mempengaruhi perhitungan biaya operasional,” terang Rahmat.
Dia menjabarkan, bagi para pengusaha, sesungguhnya berharap subsidi bisa tepat sasaran. Sebab yang terjadi saat ini, diduga banyak subsidi yang tidak tepat sasaran.
Ia mencontohkan masih adanya mobil-mobil mewah yang menggunakan BBM subsidi. Lantaran subsidinya ke barang, jadi peluang penyimpangannya pun relatif lebih besar, sehingga hal-hal seperti ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengatasinya.
Dia pun mengajak semua elemen masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam menyesuaikan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang memerlukan.
“Kami mengajak semua elemen masyarakat memberikan dukungan, karena pengalihan subsidi BBM tidak semata merugikan masyarakat,” katanya.
Dia menyebut berkaitan subsidi maupun bantuan sosial, pihaknya juga meminta agar pemerintah melalui seluruh jajaran terkait, melakukan pendataan secara komprehensif dan memperbaharui basis data penerima, agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Sekali lagi ini yang terpenting yakni basis data, supaya subsidi itu tepat sasaran,” ucapnya.
(ANTARA)
