SAMPIT – Persoalan lahan antara PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM) dengan masyarakat Antang Kalang tampaknya semakin rumit, pasalnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) sendiri masih tidak tegas.
Sebelumnya Bupati Kotim H Halikinnor menyatakan perusahaan harus mengeluarkan lahan masyarakat yang masuk dalam HGU, bahkan Bupati mendukung langkah masyarakat memperjuangkan haknya.
Namun di sisi lain Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) Diana Setiawan mengaku pihaknya belum bisa berbuat banyak.
Mereka menyebut bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan masyarakat Kecamatan Antang Kalang terkait HGU yang masuk lahan masyarakat itu.
“Kami sampai hari ini belum ada menerima surat dari warga tentang klaim lahan tersebut sehingga tidak tahu lahan yang mana, lalu punya siap, lokasinya dimana dan dasar kami menyurati apa?,” kata Diana, Rabu 12 Oktober 2022.
Dirinya mengatakan mestinya warga menyurati Pemkab dan melampirkan bukti penguasaan awalnya. Sehingga bisa diinventarisir lahan itu punya siapa, lokasinya di mana dan berapa luasannya.
Saat ditanya pada 2014 lalu ada rekomendasi rapat dengar pendapat DPRD kepada Pemkab diakuinya mereka tidak pernah menerima hasilnya secara resmi.
Sebelumnya, DPRD di bawah kepemimpinan Jhon Krisli beberapa tahun lalu juga menerbitkan rekomendasi ke Bupati Kotim untuk melakukan inventarisasi lahan atau areal PT BUM yang masuk di lahan masyarakat.
Berselang tiga tahun kemudian warga kembali mengadu ke DPRD Kotim. Dalam rekomendasinya DPRD Kotim menyebutkan Surat Keputusan Bupati Kotim terkhusus Izin Arahan Lokasi, Izin Lokasi serta Izin Usaha Perkebunan (IUP).
Dengan luasan lahan 2.350 hektare yang masuk dalam Desa Kuluk Telawang, Waringin Agung, Sungai Hanya dan
Desa Tumbang Kalang untuk dicabut karena lokasi yang diberikan izin ini masuk dalam kawasan permukiman, kantor pemerintah, sekolah, jalan dan puskemas. (Jmy).











