PALANGKA RAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah menyelesaikan verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik di 13 kabupaten dan kota terhadap calon peserta Pemilu Serentak 2024.
“Verifikasi faktual kepengurusan parpol di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Kalteng telah selesai kemarin Senin, 17 Oktober 2022 malam. Tahapan selanjutnya, KPU melaksanakan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik,” kata Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim di Palangka Raya, Selasa.
Harmain mengatakan secara umum terdapat sembilan partai politik di Kalteng yang sebelumnya dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.
Sembilan partai itu ialah Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, dan Partai Bulang Bintang.
Kabupaten dan kota yang telah lengkap soal kepengurusan parpol ialah Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya.
Sementara itu, kepengurusan parpol di Kabupaten Gunung Mas hanya ada enam parpol, Kabupaten Katingan ada delapan parpol, Kabupaten Lamandau ada tujuh parpol, Kabupaten Murung Raya terdapat delapan parpol, Pulang Pisau ada delapan parpol, Seruyan ada tujuh parpol, serta Kabupaten Sukamara terdapat enam parpol.
Selanjutnya, kepengurusan sembilan parpol di tingkat Provinsi Kalteng seluruhnya telah dilakukan verifikasi faktual.
“Meski secara umum di Kalteng ada sembilan partai yang dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual, namun di beberapa kabupaten tidak seluruh parpol memiliki keterwakilan kepengurusan. Untuk itu, verifikasi faktual yang dilakukan KPU tingkat kabupaten juga menyesuaikan kondisi di lapangan,” jelas Harmain.
Pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan parpol dijadwalkan pada 15 Oktober hingga 4 November 2022.
Anggota KPU Kalteng Divisi Teknis Sastriadi mengatakan usai verifikasi faktual kepengurusan parpol, KPU akan melanjutkan ke tahap verifikasi faktual keanggotaan parpol.
“Jadi, untuk menanyakan kebenaran keanggotaannya sebagai partai politik seperti yang telah diunggah di Sipol, yang harus ditunjukkan adalah KTP elektronik dan KTA (kartu tanda anggota),” kata Sastriadi.
Dia menambahkan verifikasi faktual keanggotaan parpol dilakukan dengan menggunakan metode sampling Krejcie and Morgan sesuai arahan KPU RI.
“Tugas KPU daerah saat ini adalah melakukan verifikasi faktual dan menyampaikan hasil ke KPU RI melalui sistem yang telah dibangun. Jadi, yang menentukan parpol lolos atau tidak, itu kewenangan KPU RI,” ujar Sastriadi.
(ANTARA)










