PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, HM Sriosako, Anggota Komisi Sugiyarto dan Rizki Amalia D Ali melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali.
HM Sriosako mengatakan, retribusi tenaga kerja orang asing di Provinsi Bali cukup besar menyumbang peningkatan PAD. Pihaknya juga mengharapkan, ke depan keberadaan tenaga kerja asing baik yang bekerja di sektor pertambangan, perkebunan di seluruh Kalteng juga bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan PAD Kalimantan Tengah.
“Potensi PAD dari tenaga kerja orang asing di Provinsi Bali cukup besar. Untuk itu Kalteng juga diharapkan bisa menggali potensi dari tenaga kerja asing, untuk meningkatkan PAD,” katanya melalui rilis yang diterima pada Sabtu 10 Desember 2022.
Sugiyarto menyampaikan, bahwa di Kalteng juga ada beberapa tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa perusahaan. “Memang seperti Bali, Kalteng juga perlu memperkuat lagi aturan atau regulasinya terkait tenaga kerja orang asing (TKA). Agar kehadiran TKA bisa berkontribusi positif bagi daerah dan masyarakat Kalteng,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda melalui Kepala Bidang PKK dan Transmigrasi, Ida Ayu Gede Widari Sukerti mengatakan, Provinsi Bali sudah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya BAB V Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan di daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas.
“Saran kami Kalteng harus punya Perda khusus terkait TKA. Dipercepat Perda Tenaga Kerjanya. Sebab kalau hanya Perda pajak dan retribusi mungkin kurang maksimal,” sarannya.
Diungkapkan bahwa dalam beberapa bulan ini jumlah TKA di Bali kembali naik lagi. Dimana ada sekitar 3446 TKA per Minggu. “Memang karena Covid-19 jumlah tenaga kerja asing ke Bali sempat turun, sekarang mulai naik lagi,” tandasnya.
Selain itu, Manila Ayupijaya, Bidang Pengantar Kerja Ahli Madya, menjelaskan berkaitan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2022, Bab V Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 25 yakni Dengan nama Retribusi PTKA dipungut Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.
Lanjutnya, Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
Kemudian Subjek Retribusi PTKA adalah Pemberi Kerja TKA, dimana Subjek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi.
Dijelaskan, Pemberi Kerja TKA meliputi, Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional, Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia, Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia, Badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang.
“Dalam Perda mengatur penggunaan tenaga kerja asing, ijin tinggal, sistem, dan lainya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Perda ini sudah berjalan lancar di Bali,” pungkasnya. (Hardi).










