PANGKALAN BUN – Aksi demo damai ratusan pedagang di semua pasar di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendapat perhatian dari Bakal Calon Bupati (Bacalbup) Kobar Rahmat Hidayat, yang merupakan mantan Anggota DPRD Kabupaten Sukamara 1 Periode dan DPRD Kobar 2 Periode.
“Maaf saya memberi komentar terkait adanya aksi demo damai dari ratusan pedagang yang mendatangi Gedung DPRD, kapasitasnya hanya sebagai pengamat saja.,“ kata Rahmat Hidayat, saat dikonfirmasi beritasampit.com melalui telepon genggamnya, Jumat 28 Juni 2024.
“Yah, pada intinya saya hanya mengatakan penuh prihatin dengan munculnya ratusan pedagang melakukan aksi demo damai ke DPRD, mengeluhkan kenaikan restribusi sewa dan pajak,“ ujar Rahmat Hidayat.
“Nanti kalau anda di Pilkada Serentak 2024 terpilih menjadi Bupati Kobar. Bagaimana kelanjutannya untuk menangani keluhan para pedagang di seluruh pasar 6 Kecamatan Kabupaten Kobar,“ tanya beritasampit.com.
“Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, semua permasalah bisa diselesaikan kalau benar-benar dimusyawarahkan dengan baik. Dan kalau saya terpilih sebagai Bupati Kobar, bila perlu seluruh pedagang di pasar retribusinya digrtatiskan,“ jawab Rahmat Hidayat.
Namun tentunya untuk menggratiskan retribusi tersebut, kata Rahmat Hidayat, sebelumnya dilakukan musyawarah terlebih dulu dengan DPRD.
“Nantinya kita pilah-pilah untuk digratiskan jika memang tidak membebani APBD. Ada 11 pasar di Wilayah Kabupaten Kobar, tentu harus melihat secara utuh dan jika PAD dari hasil retribusi pedagang tidak signifikan lebih baiknya retibusi pasar digratiskan. Tentunya Pemerintah Daerah akan mencari sumber dana lain untuk menutup PAD dari retribusi lapak pasar,” ucap Rahmat Hidayat.
Diakui Rahmat Hidayat, dijaman milenial atau era digital, toko online menjadi marak. tentu berdampak pada pedagang pakaian tradisional di pasar dengan sepinya pembeli . Sebab pola belanja masyarakat dewasa ini banyak yang beralih melalui toko online.
“Jadi melihat demo yang dilakukan masyarakat pedagang, tentu ada hal yang memberatkan dan pasar sebagai tolak ukur perekonomian daerah tentu harus berhati-hati menyikapinya dan perlu kebijakan yang pro pada pedagang kecil yang terbebani dengan naiknya retribusi daerah,“ pungkas Rahmat Hidayat.
(man)
