PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan catatan kritis terhadap rencana perubahan anggaran daerah. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Ferry Khaidir menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan dapat memahami urgensi dilaksanakannya Perubahan APBD 2026.
Kendati demikian, persetujuan untuk melanjutkan pembahasan bukan berarti memberikan “cek kosong” kepada pemerintah daerah atas seluruh alokasi anggaran yang diusulkan.
“Kami akan mencermati setiap penambahan anggaran secara kritis, terutama terhadap program yang tidak memiliki urgensi tinggi sementara kebutuhan dasar masyarakat masih belum terselesaikan,” kata Ferry, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 10 September 2026.
Fraksi PDI Perjuangan ingin memastikan bahwa APBD Kalteng tidak hanya besar dari segi nominal angka, tetapi juga memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Pihaknya menolak keras jika hasil pembangunan hanya sekadar menjadi angka capaian administratif di atas kertas.
“Kami ingin pembangunan menghasilkan jalan yang benar-benar dapat dilalui, sekolah yang benar-benar layak, fasilitas kesehatan yang benar-benar berfungsi, serta pelayanan publik yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Menurut Ferry, APBD bukanlah sekadar dokumen keuangan milik pemerintah. Anggaran daerah merupakan uang rakyat yang wajib dikembalikan seutuhnya kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan pelayanan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan. Bagi fraksinya, hal itulah yang menjadi ukuran sejati dari keberhasilan pengelolaan APBD.
Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menjadikan momentum Perubahan APBD Anggaran 2026 ini sebagai langkah nyata dalam memperkecil jurang kesenjangan pembangunan antardaerah.
“Jangan sampai kita berbicara tentang Kalimantan Tengah yang maju, ketika masih ada masyarakat yang harus berjuang mendapatkan jalan yang layak, sekolah yang layak, dan pelayanan kesehatan yang layak,” sentil Ferry.
Dengan menyertakan seluruh catatan kritis dan pandangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Rancangan Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme perundang-undangan. Fokus pengawalan ketat akan tetap diarahkan pada sektor pemerataan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Semoga seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan APBD yang lebih adil, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kalteng,” pungkasnya. (Syauqi)
6 Oktober 2026
20:28
