PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengubah pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pembangunan diharapkan tidak lagi sekadar mengedepankan pemerataan berdasarkan alokasi anggaran, melainkan harus berbasis pada kebutuhan riil dan tingkat ketertinggalan wilayah.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ferry Khaidir, mengusulkan agar setiap kabupaten dan kota di Kalteng memiliki Indeks Ketimpangan Pelayanan Dasar Daerah. Indeks tersebut setidaknya harus mengukur sembilan indikator utama, yaitu jondisi dan aksesibilitas jalan, akses terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, akses terhadap sekolah, ketersediaan guru, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, akses internet dan teknologi pendidikan, waktu tempuh masyarakat terhadap pelayanan dasar dan capaian indikator pembangunan manusia.
“Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara objektif kabupaten mana
yang membutuhkan intervensi lebih besar dan sektor apa yang harus menjadi prioritas,” kata Ferry, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 10 September 2026.
Ia menambahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah menegaskan bahwa penyajian data IPM hingga tingkat kabupaten/kota sangat berguna untuk memetakan capaian sekaligus melihat disparitas pembangunan antardaerah.
Berdasarkan hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan penting: Pertama, penyerapan fungsional khususnya APBD 2026 hendaknya dipacu optimalisasinya demi pentingnya peningkatan daya beli masyarakat dan dalam menggerakan sektor rill.
Kedua, tambahan anggaran dalam Perubahan APBD harus diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan dasar masyarakat dan wilayah yang memiliki kesenjangan pelayanan paling besar.
Ketiga, Pemerintah Provinsi harus memiliki target yang jelas mengenai berapa kilometer jalan yang akan ditingkatkan kemantapannya, wilayah mana yang menjadi prioritas, dan berapa besar anggaran yang dibutuhkan.
Keempat, pembangunan kesehatan harus diarahkan pada pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan fungsi fasilitas kesehatan serta pengurangan kesenjangan akses pelayanan antara perkotaan dan wilayah terpencil.
Kelima, pembangunan pendidikan harus memberikan perhatian khusus terhadap sekolah di daerah terpencil, termasuk sarana prasarana, tenaga pendidik, akses teknologi, serta keberlanjutan pendidikan anak.
“Terakhir, kami meminta agar indikator keberhasilan program tidak berhenti pada
jumlah anggaran yang terserap,” pungkasnya.
(Syauqi)
6 Oktober 2026
20:28
