PALANGKA RAYA – Kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dirasakan masyarakat di Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan. Aktivitas masyarakat ikut terganggu, mulai dari transportasi, pendidikan, kegiatan sosial hingga perekonomian.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Jati Asmoro, menilai kondisi masyarakat di wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Persoalan transportasi menjadi salah satu kendala yang paling dirasakan warga. Sebab, sejumlah kelurahan di Rakumpit masih sangat bergantung pada jalur sungai untuk mobilitas sehari-hari,” ucapnya Jumat 11 September 2026.
Kondisi itu semakin sulit ketika debit air sungai menyusut akibat kemarau. Warga, perangkat kelurahan hingga guru bahkan harus berjuang mendorong perahu agar tetap bisa melanjutkan perjalanan.
“Ketika air surut, masyarakat bahkan perangkat kelurahan dan guru harus berjuang mendorong perahu agar bisa melanjutkan perjalanan,”tambahnya.
Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar. Dampak karhutla juga berpengaruh terhadap sektor pendidikan. Kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap membuat pembelajaran tatap muka harus menyesuaikan dengan kondisi.
“Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi salah satu pilihan ketika kondisi udara tidak memungkinkan siswa belajar secara normal. Namun, persoalan lain muncul karena jaringan komunikasi di sejumlah wilayah Rakumpit masih terbatas,” lanjutnya.
Pemerintah perlu mencari solusi agar PJJ tetap dapat berjalan efektif. Salah satunya melalui kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk memperkuat jaringan di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses.
“Jangan sampai anak-anak di wilayah Rakumpit kehilangan hak mendapatkan pendidikan hanya karena terkendala jaringan komunikasi,”tuturnya.
Di sisi lain, sulitnya transportasi juga dapat berdampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Akses yang tidak lancar berpotensi menghambat distribusi kebutuhan pokok ke wilayah yang sulit dijangkau.
“Jika kondisi tersebut berlangsung lama, biaya transportasi maupun harga barang dapat meningkat karena proses distribusi membutuhkan waktu dan biaya lebih besar,” urainya.
Transportasi menjadi urat nadi bagi aktivitas masyarakat di wilayah yang akses utamanya melalui jalur air. Selain transportasi dan pendidikan, kemarau panjang juga memunculkan persoalan ketersediaan air bersih. Menyusutnya sumber air membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kondisi itu menjadi semakin berat karena masyarakat juga harus menghadapi dampak kabut asap akibat karhutla. Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan karhutla. Kebutuhan dasar masyarakat juga harus dipastikan tetap terpenuhi,” jelasnya.
Dalam hal ini meminta Pemkot Palangka Raya memberikan perhatian khusus kepada masyarakat Kecamatan Rakumpit. Menurutnya, meski berada di wilayah ujung administrasi kota dan memiliki akses yang sulit, masyarakat Rakumpit tetap berhak memperoleh pelayanan yang setara.
“Pemkot harus mengetahui bagaimana keadaan masyarakat di ujung wilayah kekuasaannya. Jangan sampai ada kesenjangan sosial hanya karena wilayahnya jauh dan aksesnya sulit,” ujarnya.
Selain itu berharap pemerintah segera memetakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Rakumpit. Mulai dari kesehatan, transportasi, pendidikan, jaringan komunikasi, ekonomi hingga ketersediaan air bersih.
“Dengan pemetaan tersebut, penanganan diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan pelayanan di wilayah Kota Palangka Raya,” ungkapnya. (yud)
20 Oktober 2026
14:12
