SAMPIT – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin parah. Masyarakat mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM, khususnya BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut dinilai belum menunjukkan perubahan berarti meski sebelumnya Komisi II DPRD Kotim telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, dan pihak terkait untuk membahas persoalan antrean BBM subsidi akhir Agustus lalu.
Salah satu rekomendasi dalam RDP tersebut adalah pembentukan Satgas BBM. Namun hingga saat ini, satgas yang diharapkan dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM tersebut disebut belum terbentuk.
Kondisi itu membuat masyarakat mempertanyakan langkah konkret pemerintah dalam mengurai antrean yang terjadi hampir setiap hari.
“Kami minta solusi konkret masalah BBM ini karena antrean tetap panjang, masyarakat sulit mendapatkan BBM,” kata Fahrizal, warga Sampit Senin 14 September 2026.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya harus menghadapi antrean panjang, tetapi juga pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
Ia bahkan menduga pasokan BBM yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, antrean panjang dan kondisi BBM yang kerap habis menjadi indikasi bahwa ketersediaan BBM belum mencukupi.
“Tidak mungkin antreannya panjang dan sering habis kalau stoknya melimpah. Jangan sampai masyarakat terus yang menjadi korban,” ujarnya.
Di sisi lain, harga BBM yang dijual melalui pengecer juga masih cukup tinggi. Warga menyebut harga eceran dapat mencapai Rp14 ribu hingga Rp15 ribu per liter, sehingga semakin membebani masyarakat.
Keluhan serupa disampaikan Wawan. Menurutnya, sulitnya mendapatkan Pertalite juga membuat antrean kendaraan beralih ke SPBU yang menyediakan Pertamax.
“Pertalite sering kosong, akhirnya Pertamax juga ikut antre panjang,” katanya.
Ia mengatakan masyarakat bahkan harus datang sejak pagi untuk mendapatkan BBM sebelum menjalankan aktivitas, termasuk mengantar anak sekolah maupun berangkat bekerja.
“Kadang masyarakat harus rela antre pagi sekali supaya dapat BBM untuk anak sekolah, bekerja dan aktivitas lainnya,” ujarnya.
Wawan juga menyoroti aktivitas pelangsir BBM yang menurutnya masih terlihat di lapangan. Ia meminta pemerintah melakukan penindakan sekaligus mencari solusi yang dapat menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menambah kuota BBM sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau kuota banyak, saya yakin antrean akan terurai karena kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kalau antrean sudah teratasi, permintaan bensin eceran juga akan berkurang. Masyarakat tentu lebih memilih membeli langsung ke SPBU,” katanya.
Persoalan antrean BBM juga menjadi perhatian Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat berada di Kalimantan Tengah.
Pada Kamis, 10 September 2026, Gibran secara mendadak meminta kendaraannya berhenti saat melihat antrean panjang kendaraan di SPBU Pertamina Jalan Tjilik Riwut Km 12, Kota Palangka Raya.
Antrean tersebut terlihat mengular ketika Gibran dalam perjalanan setelah meninjau Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng.
Kunjungan tersebut menjadi salah satu perhatian terhadap persoalan distribusi BBM yang terjadi di Kalteng. Namun bagi masyarakat Kotim, solusi konkret untuk mengurai antrean BBM di daerah tersebut masih dinantikan.
Warga berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan pihak terkait segera mengambil langkah nyata, baik dari sisi ketersediaan dan kuota BBM, pengawasan distribusi, maupun penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. (Nardi)
30 September 2026
19:36
