PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan Perubahan APBD 2026 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem Kalteng, Bryan Iskandar, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026.
Bryan mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng dalam pengelolaan keuangan daerah yang diarahkan pada prinsip tata kelola yang baik.
“Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat, efisien, transparan, akuntabel dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional,” kata Bryan.
Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fraksi Nasdem berpandangan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan secara konkret dalam setiap rupiah APBD yang dibelanjakan,” tegasnya.
Karena itu, Nasdem meminta Perubahan APBD 2026 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kalteng yang semakin kompleks tanpa mengabaikan kondisi fiskal daerah.
“Kami menekankan bahwa Perubahan APBD 2026 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalteng yang semakin kompleks, sekaligus menjaga kesinambungan fiskal daerah,” jelas Bryan.
Untuk diketahui, berdasarkan rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp5,316 triliun, naik Rp197,661 miliar atau 3,86 persen dari APBD murni Rp5,118 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah naik dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun atau bertambah Rp89,036 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar Rp225,239 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan dengan penerimaan sekitar Rp226,073 miliar, terdiri atas SiLPA Rp216,073 miliar dan utang daerah Rp10 miliar.
Pada sisi pengeluaran, terdapat Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah sekitar Rp833,333 juta. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp225,239 miliar.
(Sya’ban)
