PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan bantuan sarana prasarana (sarpras) serta Alat Pelindung Diri (APD) bagi relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swakelola dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah setempat.
Menurut Okki, peran relawan sangat vital di lapangan, namun perhatian terhadap kelengkapan penunjang tugas mereka dinilai masih belum merata jika dibandingkan dengan instansi resmi pemerintah.
“Sementara kalau dari Dinas Damkar sendiri aku melihat di lapangan APD mereka lumayan komplit. Kita juga (memaklumi) memang itu ada keterbatasan, mungkin keterbatasan finansial atau ekuipmen bagiannya yang memang adanya segitu,” ujar Okki, Senin, 14 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap para relawan BPK sebenarnya sudah lumayan bagus. Hanya saja, penyaluran bantuan tersebut masih belum bisa merata secara menyeluruh. Hal ini tidak lepas dari pertumbuhan jumlah kelompok BPK swakelola masyarakat yang berkembang sangat pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Kondisi tersebut diperumit oleh belum tersentralisasinya seluruh kelompok relawan ini ke lembaga kedinasan terkait. Di tingkat kota, relawan belum sepenuhnya tersentralisasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Damkar, sementara di tingkat provinsi berada di bawah naungan Dinas Kehutanan (Dishut).
“Mungkin karena mereka bersinggungan langsung dengan bencana terutama kebakaran. Memang usia alat-alat nya itu enggak se-awet itu,” tambahnya, menyoroti cepatnya kerusakan sarpras akibat tingginya intensitas pemakaian di medan bencana.
Terkait pemeliharaan alat, Okki membedakan antara fasilitas milik pemerintah dan swakelola. Untuk sarpras yang dikelola langsung oleh Dinas Kehutanan maupun Damkar kota, kondisinya dinilai cukup terawat. Sebaliknya, kelayakan alat pada BPK sangat bergantung pada kemampuan mandiri masing-masing kelompok.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan bantuan APD dari pemerintah untuk BPK swakelola, Okki membenarkan adanya program tersebut. Namun, prioritas anggaran saat ini masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan operasional yang paling mendasar.
“Ada tapi masih yang kebutuhan terutama terkait selang untuk pemadaman dan juga mesin-mesin alkon. Sementara ini untuk APD itu ada, cuman dari kawan-kawan sendiri masih fundamental dasar dulu lah yang dipenuhi supaya mereka bisa beraksi ketika ada bencana,” pungkasnya.
(Syauqi)
