PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan perubahan APBD 2026 tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar yang diterima masyarakat.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Nasdem Kalteng, Bryan Iskandar, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 10 September 2026.
Bryan mengatakan Fraksi Nasdem memberikan perhatian serius terhadap keberlanjutan pelayanan dasar masyarakat, terutama di tengah perubahan kondisi fiskal daerah.
“Meskipun penerimaan dari pemerintah pusat mengalami penurunan, pelayanan dasar masyarakat harus tetap terjaga dan pembangunan prioritas daerah tetap berjalan optimal,” kata Bryan.
Ia menegaskan Fraksi Nasdem mendukung prinsip tersebut dan meminta perubahan anggaran tidak berdampak pada layanan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Perubahan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pelayanan publik lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan rancangan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan Rp5,316 triliun, naik Rp197,661 miliar atau 3,86 persen dari APBD murni Rp5,118 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah naik dari Rp5,452 triliun menjadi Rp5,541 triliun atau bertambah Rp89,036 miliar. Dengan demikian, terjadi defisit sekitar Rp225,239 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan dengan penerimaan sekitar Rp226,073 miliar, terdiri atas SiLPA Rp216,073 miliar dan utang daerah Rp10 miliar.
Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terdapat pembayaran utang daerah sekitar Rp833,333 juta. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai sekitar Rp225,239 miliar.
(Sya’ban)
6 Oktober 2026
20:28
