SAMPIT – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menjadi keluhan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kotim karena antrean BBM masih terjadi meski pihak terkait menyebut kuota mencukupi.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan pihaknya sebelumnya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina, SPBU, BPH Migas dan stakeholder terkait untuk membahas persoalan antrean BBM tersebut.
“Komitmennya informasi kuota tetap, dan itu sesuai dengan data statistik keperluan baik masyarakat setempat maupun karena kita daerah strategis, lintas dari provinsi ke provinsi lain dan juga kabupaten ke kabupaten lain,” kata Rimbun, Selasa 15 September 2026.
Menurutnya, berdasarkan hasil pembahasan, persoalan bukan hanya menyangkut ketersediaan kuota, tetapi juga bagaimana pengawasan dan distribusi BBM di lapangan.
Rimbun menyebut DPRD sebelumnya telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar membentuk tim atau Satgas yang bertugas bersama-sama mengawasi pelayanan dan distribusi BBM kepada masyarakat.
“Kemarin kesimpulan rapat kita membentuk tim, Satgas, untuk bagaimana bersama-sama kita menghadapi pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di Sampit atau Kabupaten Kotim dan juga pelayanan kepada masyarakat yang melintas,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, khususnya terhadap aktivitas di sekitar SPBU yang berpotensi melanggar aturan dan mengganggu pelayanan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga telah meminta adanya penambahan kuota BBM. Namun, berdasarkan penjelasan Pertamina dan BPH Migas, kuota BBM disebut tidak mengalami persoalan.
“Kemarin disampaikan ke kami, kami memohon menambah kuota. Tetapi pernyataan Pertamina dengan BPH Migas, kuota ini tidak ada masalah,” jelasnya.
Karena itu, Rimbun menilai pengawasan terhadap distribusi BBM menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan agar BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga menyoroti distribusi BBM ke Pertashop yang berada di sejumlah kecamatan. Menurutnya, keberadaan Pertashop seharusnya dapat membantu masyarakat di wilayah pedalaman agar tidak harus datang ke Sampit untuk mendapatkan BBM.
“Keinginan kita supaya warga yang ada di pedalaman mereka di Pertashop itu mendapatkan BBM, enggak usah ke kota. Sehingga pelangsir-pelangsir yang ada dengan alasan membantu distribusi BBM ini tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (Nardi)
6 Oktober 2026
20:28
