PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai APBD 2027 harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Noor Fazariah, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 15 September 2026.
“APBD 2027 bukan semata mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik, pembangunan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Noor.
Menurutnya, kualitas APBD harus tercermin dari target pendapatan yang realistis, ketepatan alokasi belanja, serta kesiapan pelaksanaan program sejak awal tahun.
“Karena itu, kualitas APBD perlu tercermin dari realisme pendapatan, ketepatan belanja, serta kesiapan pelaksanaannya sejak awal tahun,” tegasnya.
Fraksi Golkar menilai penganggaran harus berbasis kinerja dan dampak, dengan alokasi disesuaikan pada prioritas pembangunan, target pelayanan, serta hasil yang ingin dicapai.
“Anggaran perangkat daerah harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan, target pelayanan publik, indikator kinerja, serta hasil yang ingin dicapai,” jelas Noor.
Karena itu, Raperda APBD 2027 harus memastikan konsistensi antara RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS dengan struktur anggaran, program, kegiatan, target kinerja, serta kemampuan pelaksanaannya.
Untuk diketahui, berdasarkan struktur yang disepakati, pendapatan daerah 2027 direncanakan Rp5,387 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp5,737 triliun dengan defisit Rp350 miliar.
Pada sisi belanja, alokasi tersebut terdiri atas Belanja Operasi sekitar Rp3,952 triliun, Belanja Modal Rp748,898 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp70 miliar, serta Belanja Transfer Rp965,558 miliar.
Sementara pada sisi pembiayaan, defisit sekitar Rp350 miliar tersebut direncanakan ditutup melalui penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.
(Sya’ban)
19 Oktober 2026
11:01
