PALANGKA RAYA – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) resmi menaikkan status penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan 12 korporasi ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil untuk memperkuat penegakan hukum hukum terhadap sektor korporasi yang diduga lalai dalam menjaga wilayah konsesinya.
“Dari proses penyidikan ini ada 12 korporasi yang kita lakukan proses penyidikan. Di mana dalam proses penyidikan korporasi ini. kita sedang melakukan upaya-upaya pembuktian,”
ujar Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, saat konferensi pers penanganan tindak pidana karhutla di Mapolda Kalteng, Senin, 28 September 2026.
Iwan menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan penyidik adalah mendalami Tempat Kejadian Perkara (TKP). Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, sebagian besar lahan yang terbakar awalnya berada di luar area Hak Guna Usaha (HGU) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) korporasi.
Namun, api kemudian berkembang dan merembet masuk ke wilayah korporasi. Oleh karena itu, polisi akan mendalami kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban mereka dalam mencegah kebakaran.
Yang pertama kita harus tetap mendalami di tempat kejadian perkara dari hasil pendalaman ini memang sebagian besar bahwa lahan yang terbakar itu banyak diluar dari HGU ataupun iup korporasi tersebut
“Kita mendalami bagaimana kewajiban-kewajiban korporasi tersebut terkait dalam upaya-upaya dalam pencegahan kebakaran.
Apakah peralatan-peralatan yang dimiliki sudah lengkap sudah sesuai, dan ini kita sudah lakukan pengecekan semua,” lanjut Iwan.
Selain itu pihaknya juga mendalami upaya-upaya korporasi tersebut dalam melakukan pencegahan maupun proses menghadapi adanya kebakaran. Guna memperkuat pembuktian perkara tersebut, penyidik Polda Kalteng saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ahli.
“Nah ini juga menjadi bagian pembuktian.
Saat ini, penyidik sedang melakukan juga pemeriksaan saksi ahli dalam rangka untuk kita bisa memperkuat dalam pembuktian,” tegasnya.
Dalam kasus tersebut, Polda Kalteng menerapkan Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Ini sedang berproses nanti akan saya update terus perkembangan proses penegakan hukum baik yang pelakunya adalah masyarakat maupun korporasi,” pungkas Iwan.
(Syauqi)
20 Oktober 2026
15:29
