PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memastikan dukungan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga dengan mengawal kebutuhan anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Kobar.
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, mengatakan DPRD bersama pemerintah daerah telah membahas kebutuhan anggaran untuk mendukung penanganan dan pencegahan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kobar.
Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, melihat kebutuhan penanganan karhutla yang cukup besar, diperlukan dukungan tambahan agar upaya penanganan di lapangan dapat berjalan lebih optimal
“DPRD bersama pemerintah daerah terus membahas kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla, termasuk mengusulkan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat. Ini dilakukan agar penanganan karhutla di Kobar dapat berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Selasa 22 September 2026.
Dari hasil pembahasan dan koordinasi tersebut, Kabupaten Kobar memperoleh tambahan dukungan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tambahan anggaran tersebut selanjutnya akan dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Kobar Tahun Anggaran 2026.
“Kita dapat dana tambahan untuk penanganan karhutla dari Kemendagri. Anggaran tersebut akan kita masukkan pada anggaran perubahan tahun ini. Dengan adanya bantuan ini diharapkan penanganan dan pencegahan dapat dilakukan secara maksimal,” ungkapnya.
Mulyadin juga menanggapi kritik dan masukan masyarakat yang mempertanyakan keterlibatan anggota DPRD dalam penanganan karhutla di lapangan.
Ia menjelaskan, secara kelembagaan DPRD memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan tim teknis yang bertugas melakukan pemadaman api secara langsung.
“Kalau untuk terjun ke lapangan memadamkan api, memang kita tidak memiliki sarana prasarana serta tidak memiliki tim teknis di lapangan. Namun sesuai fungsi kelembagaan, kita telah menjalankan tugas dalam pengawalan anggaran dan rapat-rapat berkaitan dengan support penanggulangan karhutla di Kobar,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kobar juga menjadi bagian dari Satgas Penanggulangan Karhutla. Keterlibatan tersebut dilakukan sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing dalam mendukung upaya pemerintah daerah menghadapi bencana karhutla.
Menurut Mulyadin, dukungan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan karhutla, mengingat upaya pemadaman dan pencegahan membutuhkan dukungan sarana, prasarana, personel serta logistik di lapangan. (man)
