SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 15 hari, terhitung mulai 1 hingga 15 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla yang digelar di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin 28 September 2026.
Halikinnor mengatakan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah titik panas (hotspot) di Kotim hingga kini mencapai 38.304 titik. Sementara itu, tercatat 1.171 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar sekitar 2.079 hektare.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan kondisi kemarau tahun ini lebih berat dibanding biasanya. Selain datang lebih awal, musim kemarau juga berlangsung lebih panjang dan kering sehingga memicu meningkatnya kejadian karhutla di berbagai wilayah.
“Kita menghadapi tahun 2026 dengan musim kemarau yang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering. Hal itu terlihat dari banyaknya kejadian karhutla yang terjadi saat ini. Walaupun sudah ada hujan, intensitasnya masih rendah dan tidak merata,” katanya.
Ia menjelaskan musim kemarau mulai dirasakan sejak awal Juli, dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga September. Berdasarkan prakiraan cuaca, hujan yang lebih signifikan baru diharapkan mulai terjadi pada Oktober mendatang.
Sebelumnya, Pemkab Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla selama 185 hari hingga 10 Oktober 2026. Seiring meningkatnya kejadian kebakaran, status kemudian ditingkatkan menjadi tanggap darurat sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Masa tanggap darurat tersebut kemudian diperpanjang hingga 15 September, lalu kembali diperpanjang sampai 30 September 2026.
Meski sempat berharap kondisi membaik, kebakaran justru masih terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Mentaya Seberang, Seranau, Pulau Hanaut, dan Bagendang.
“Harapan kita sebenarnya kondisi sudah berakhir. Namun kenyataannya di Mentaya Seberang, Seranau, Pulau Hanaut, dan Bagendang masih banyak karhutla yang terjadi,” ujarnya.
Dalam upaya penanganan, operasi water bombing menggunakan helikopter juga menghadapi kendala akibat kabut asap yang mengurangi jarak pandang. Helikopter hanya dapat diterbangkan apabila jarak pandang mencapai minimal 3.000 hingga 5.000 meter.
“Keselamatan tetap menjadi prioritas. Walaupun helikopter selalu siaga di bandara, jika kondisi cuaca tidak memungkinkan maka penerbangan tidak bisa dilakukan,” tegasnya.
Halikinnor turut mengapresiasi kerja keras petugas posko, personel gabungan, dan relawan yang terus berjibaku memadamkan api di lapangan. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memberikan dukungan berupa penyediaan konsumsi dan bahan bakar minyak (BBM) guna menunjang operasional pemadaman.
Untuk mendukung penanganan karhutla, Pemkab Kotim juga telah menerima bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar. Dana tersebut akan digunakan selama masa tanggap darurat berlangsung.
“Saat ini kita mendapat bantuan Rp15 miliar dari pemerintah pusat yang digunakan selama status tanggap darurat. Selain itu, kita juga memiliki dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp5 miliar dan tambahan Rp2 miliar pada APBD Perubahan,” pungkasnya. (Nardi)
