SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk menjamin masyarakat mendapatkan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Bupati Kotim Halikinnor meminta seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat RT dan RW memastikan warga tidak mampu terdaftar dan kepesertaannya tetap aktif.
Halikinnor mengaku telah menginstruksikan Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa serta Dinas Kesehatan guna mendata warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif.
Menurutnya, anggaran yang telah disiapkan pemerintah daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau belum terdaftar sebagai peserta.
“Saya sudah instruksikan Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak desa dan Dinas Kesehatan untuk BPJS yang tidak aktif supaya diaktifkan. Kita mengeluarkan dana sampai Rp60 miliar lebih agar warga Kotim tidak ada yang tidak bisa berobat,” kata Halikinnor, Rabu 4 November 2026.
Dia juga meminta camat, lurah, kepala desa, RT dan RW aktif memantau kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing. Jika ditemukan warga yang belum memiliki BPJS atau kepesertaannya tidak aktif, agar segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.
Selain persoalan kesehatan, Halikinnor meminta aparat di tingkat desa dan kelurahan memperhatikan warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Dia mencontohkan adanya warga lanjut usia di Kecamatan Cempaga yang tidak memiliki keluarga dan tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi seperti itu, menurutnya, perlu segera diinformasikan kepada pemerintah daerah.
“Kalau ada warga yang betul-betul tidak mampu, apalagi seperti kemarin di Cempaga, orang tua tidak punya keluarga dan rumahnya tidak layak huni, informasikan kepada kita supaya dibantu memperbaiki rumahnya dan biaya hidupnya,” pungkasnya. (nardi)
