KASONGAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan serta tanggung jawab perusahaan investasi terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Katingan.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan, Selasa 10 November 2026.
Hendrizal mengatakan, kunjungan tersebut merupakan kali kedua dirinya datang ke Kabupaten Katingan. Dia berharap kunjungan ini dapat menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Menurut Hendrizal, masih terdapat sejumlah aspek pembangunan di Kabupaten Katingan yang perlu didorong agar berkembang lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya investasi yang masuk, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat setempat.
Dia menjelaskan, kejaksaan tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum, tetapi juga dapat mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan dan pertimbangan hukum.
“Salah satunya melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), yang dapat memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap kebijakan maupun persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,”ujarnya.
Selain itu, Hendrizal menambahkan, pendampingan hukum tidak terbatas pada pelaksanaan proyek pembangunan. Dukungan tersebut juga dapat mencakup hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemenuhan hak dan kewajiban, hingga persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan daerah.
“Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kegiatan perkebunan dan investasi yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain itu, pengelolaan lahan dan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat juga perlu mendapat perhatian serius,” katanya.
Menurut dia, berbagai persoalan tersebut harus ditangani melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Kajati Kalteng juga mengingatkan agar aktivitas usaha dan investasi di Kabupaten Katingan memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan pembangunan daerah.
“Ke depan, kita harus bersama-sama berkoordinasi agar kegiatan investasi dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan hanya bagi kelompok atau kalangan tertentu,” tegasnya.
Dia berharap sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda semakin kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan hukum yang konsisten.
“Memperkuat koordinasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan hukum dan pembangunan agar investasi di Kabupaten Katingan berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang adil serta berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Bitro)
