PALANGKA RAYA – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya terus melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman terkait dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya. Sebanyak lebih dari 50 orang saksi telah diperiksa guna mengungkap adanya penyalahgunaan dana hibah tersebut.
Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, penyidik menemukan indikasi praktik cashback atau pengembalian serta penggelembungan anggaran (mark up) dari pelaksanaan kegiatan KPU Kota Palangka Raya. Penggelembungan tersebut diduga mencapai Rp500 juta hingga Rp600 juta.
Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Palangka Raya, Hadiarto, mengatakan bahwa keterangan dari para saksi menjadi petunjuk penting bagi penyidik untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dan bertanggung jawab apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi.
“Sudah lumayan banyak yang diperiksa, lebih dari 50 orang. Saksi-saksinya dari penyedia, kemudian toko-toko yang berkaitan dengan kegiatan,” ujar Hadi, Kamis, 12 November 2026.
Ia menjelaskan, saksi yang diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kejari Palangka Raya mencakup berbagai kalangan. Mulai dari seluruh komisioner KPU Kota Palangka Raya, penyedia barang dan jasa, hingga toko-toko yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tak luput dari pemeriksaan penyidik.
Pemeriksaan dan pendalaman tidak hanya dilakukan di internal KPU Kota Palangka Raya. Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Baru-baru ini, mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, turut dimintai keterangan.
Hadiarto menuturkan, pemeriksaan terhadap para saksi ini merupakan upaya penyidik untuk menelusuri proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang menjadi objek penyidikan.
Saat ditanya mengenai potensi besaran kerugian negara, Hadiarto mengungkapkan bahwa saat ini penyidik baru menemukan dugaan yang berkaitan dengan cashback dan mark up biaya kegiatan berkisar antara Rp500 juta hingga Rp600 juta.
Kendati demikian, nominal tersebut belum merupakan angka kerugian negara yang ditetapkan secara resmi oleh penyidik. Saat ini, penyidik terus melakukan penelusuran terkait temuan-temuan lainnya sambil menunggu hasil audit penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Temuan kami terkait dugaan cashback dan mark up untuk kegiatan itu sekitar Rp500 juta sampai Rp600 juta. Kalau yang lainnya masih kami telusuri,” ungkapnya.
Kejari Palangka Raya menargetkan penetapan tersangka dalam perkara ini dapat dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap menyesuaikan perkembangan penanganan yang berjalan.
“Targetnya memang tahun ini. Tetapi kami juga belum bisa memastikan, karena prosesnya masih berjalan dan bergantung juga dengan instansi lain,” tuturnya.
Lebih lanjut, Hadiarto belum dapat memastikan apakah akan ada penggeledahan lanjutan di kantor KPU Kota Palangka Raya, seperti yang sebelumnya pernah dilakukan penyidik pada April 2026 lalu.
Pada saat penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dokumen pengelolaan dana hibah dan administrasi, perangkat elektronik berupa laptop dan telepon genggam, serta beberapa stempel dan nota yang dicurigai atau dinilai janggal/palsu.
“Dokumen tersebut kini menjadi bagian dari bahan pendalaman penyidik untuk mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah tersebut,” tegasnya.
Hingga saat ini, Kejari Palangka Raya belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih menunggu hasil resmi penghitungan kerugian negara dari BPKP.
(Syauqi)
