PULANG PISAU – Penyusunan kebijakan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak membutuhkan dukungan data terpilah yang akurat dan terperinci. Data berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur diperlukan agar pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dapat mengidentifikasi perbedaan kebutuhan masyarakat sekaligus menentukan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pulang Pisau, Oo Suharto, menjelaskan bahwa data terpilah gender dan anak merupakan elemen fundamental dalam pembangunan, khususnya penerapan pengarusutamaan gender. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi laki-laki dan perempuan secara terpisah sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok.
“Data terpilah gender adalah data yang dikumpulkan dan disajikan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data ini merupakan fondasi utama untuk merumuskan kebijakan pembangunan, terutama terkait pengarusutamaan gender,” kata Oo Suharto dalam keterangannya, Minggu 15 November 2026.
Ia menilai, ketersediaan data yang terperinci juga membantu pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program dan pelayanan publik. Dengan informasi yang menggambarkan kondisi setiap kelompok masyarakat, perencanaan maupun penganggaran dapat disusun berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar asumsi.
Pentingnya ketersediaan data tersebut turut menjadi perhatian DP3AP2KB Kabupaten Pulang Pisau melalui rapat koordinasi penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula DP3AP2KB. Kepala DP3AP2KB Pulang Pisau, dr. Pande Putu Gina, mengatakan data tersebut diperlukan agar kebijakan dan program pemerintah dapat menjangkau masyarakat secara lebih inklusif dan berkeadilan.
Menurut dr. Pande, penyusunan data berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur menjadi fondasi dalam menentukan prioritas pembangunan, mengevaluasi pelayanan, hingga mengelola program yang berorientasi pada pemenuhan hak perempuan dan anak. Karena itu, kualitas dan kelengkapan data dari setiap instansi menjadi bagian penting dalam proses penyusunannya.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh dr. Pande Putu Gina didampingi Kabid PUG dan PP Reny Damayanti, serta dihadiri Oo Suharto bersama tim BPS sebagai tim pengarah. Sebanyak 28 peserta dari unsur Polres, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pulang Pisau mengikuti kegiatan tersebut. Melalui koordinasi lintas instansi ini, diharapkan Buku Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2026 dapat tersusun sebagai acuan perencanaan, perumusan kebijakan, dan penganggaran yang responsif gender serta peduli terhadap pemenuhan hak anak. (denny)











