KUALA KURUN – Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong, menyampaikan pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I Tahun 2026, Senin 16 November 2026.
Dalam pemaparannya, Jaya menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2027 ditargetkan sekitar Rp1,069 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp1,054 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp14.629 milyar.
Dia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan, terutama penyesuaian kebijakan fiskal nasional dan penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya alam dan fluktuasi harga komoditas. Kita harus mulai memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya alam, pengembangan potensi unggulan daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tegasnya.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemkab Gunung Mas akan memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi, mengoptimalkan digitalisasi transaksi pendapatan, serta meningkatkan pengawasan penerimaan dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, pemerintah daerah akan mengarahkan belanja pada program produktif, mempercepat penyerapan anggaran, serta melakukan efisiensi terhadap belanja nonprioritas.
Kemudian kata dia, dalam penyusunan belanja daerah Tahun Anggaran 2027, Pemkab Gunung Mas juga tetap memperhatikan pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja tersebut mencakup alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, anggaran kesehatan sesuai ketentuan, infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) minimal 0,75 persen, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) minimal 0,16 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperhatikan belanja wajib yang bersumber dari penerimaan pajak dengan penggunaan yang telah ditentukan, meliputi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsennya minimal 10 persen.
Selanjutnya, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik minimal 10 persen, serta penerimaan Pajak Rokok minimal 50 persen. Ketentuan lainnya adalah pengalokasian paling rendah 10 persen dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT).
Pemenuhan berbagai alokasi tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam menyusun belanja APBD 2027 agar tetap sesuai ketentuan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan penyusunan APBD 2027, kita berharap pengelolaan keuangan daerah semakin efektif dan mampu mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,”bebernya. (ale)











