PALANGKA RAYA – Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalteng di Jakarta. Dalam pembahasan bersama mitra kerja pada Selasa, 17 November 2026 tersebut, pihak Badan Penghubung mengajukan penambahan anggaran dengan selisih hampir Rp5 miliar.
​Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencermati usulan tersebut dan memberikan sejumlah catatan kritis. Menurutnya, meski penambahan anggaran tetap diperlukan, sebagian pos anggaran dinilai masih dapat ditunda menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Ada, tapi kita juga kritisi. Jadi mereka sudah mengajukan selisihnya hampir Rp5 miliar lah mereka ingin tambah. Nah kita sempat mengkritisi satu atau dua miliar masih bisa nanti dulu, tapi tetap harus ada penambahan,” ujar Sudarsono, Kamis, 19 November 2026.
Ia menegaskan, hasil evaluasi dan kebutuhan riil dari Badan Penghubung tersebut akan dibawa dan diperjuangkan lebih lanjut dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.
“Kesimpulan pada saat rapat kompilasi Badan Anggaran akan kita sampaikan,” tegasnya.
Sudarsono menilai, Badan Penghubung memiliki peran strategis karena menjadi representasi atau wajah Kaltebg di ibu kota, termasuk dalam pengelolaan Anjungan Kalteng di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Namun, masih terdapat persoalan mendasar terkait kesejahteraan pegawai yang bertugas di sana.
“Badan Penghubung yang memang selama ini minta diperhatikan lebih lah. Karena apa? Karena Badan Penghubung itu wajahnya Kalteng di Jakarta. Mereka juga mengelola Taman Mini ada banyak persoalan di sana terutama tunjangan, semacam tunjangan daerah,” jelasnya.
​Ia menyoroti ketimpangan antara standar tunjangan yang diterima pegawai dengan tingginya biaya hidup di Jakarta. Hingga kini, skema tunjangan bagi para pegawai di Badan Penghubung masih disamakan dengan standar di Kalteng.
“Karena hidup di Jakarta beda dengan Kalteng. Sementara, semua pegawai di sana itu masih memakai tunjangan setara dengan Kalteng. Padahal Jakarta tentu beda. Jadi ini persoalan lama dan hari ini kita bicarakan secara matang walaupun keberadaan anggaran kita sangat terbatas. Tapi kita mencoba nanti di kompilasi akan kita sampaikan bahwa itu menjadi hal yang penting,” bebrnya.
Selain persoalan tunjangan, Komisi I DPRD Kalteng juga mendorong agar keterbatasan anggaran tidak menghambat program promosi daerah dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kalteng di anjungan TMII.
“Kemudian program sosialisasi dan promosi tentang UMKM Kalteng di Taman Mini kita terus selalu mendorong, jangan sampai keadaan anggaran ini menjadi kita semacam vakum, semacam tidak berdaya apa-apa. Jadi kita tetap mendorong itu,” tambahnya.
Di sisi lain, perbaikan sarana fisik gedung Badan Penghubung juga menjadi perhatian dewan. Pasalnya, fasilitas penginapan yang tersedia di sana berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memberikan pelayanan bagi masyarakat Kalteng yang sedang berkunjung ke Jakarta.
“Yang berikutnya ada beberapa perbaikan Badan Penghubung itu perbaikan secara fisik ya, karena itu mendatangkan PAD juga kan. Ada kamar-kamar yang bisa disewa juga oleh masyarakat kita dari Kalteng yang memang tarifnya kita upayakan sedemikian rupa tidak seberapa tinggi tapi maksud kita pelayanan juga bagus,” pungkasnya.
(Syauqi)











