Kejati Kalteng Ajukan Banding atas Vonis Kasus Korupsi Zirkon di PN Tipikor Palangka Raya​

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi.

PALANGKA RAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi mengajukan upaya hukum banding atas vonis perkara korupsi zirkon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya. Langkah tersebut ditempuh menyusul adanya disparitas atau perbedaan signifikan antara amar putusan majelis hakim dan tuntutan yang diajukan jaksa.

​Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, mengatakan pihaknya menghormati putusan majelis hakim sekaligus mengapresiasi pertimbangan yang menyatakan perkara tersebut terbukti sebagai tindak pidana korupsi. Namun, jaksa menilai ada perbedaan antara putusan hakim dan tuntutan pidana yang sebelumnya diajukan.

“Kita hormati keputusan majelis hakim terhadap penanganan perkara zirkon. Kedua kita bersyukur bahwa majelis hakim berpendapat bahwa ini terbukti tindak pidana korupsi,” ujar Hendri, Kamis, 19 Novembrr 2026.

Ia menjelaskan, pernyataan banding telah disampaikan tim JPU pada Jumat pekan lalu, dan penyerahan memori banding ke Pengadilan Tipikor Palangka Raya dijadwalkan berlangsung hari ini.

​Menurut Hendri, banding diajukan karena terdapat hal-hal yang memberatkan berdasarkan fakta persidangan yang terungkap namun dinilai belum terakomodasi sepenuhnya dalam putusan tingkat pertama.

“Tentu pada saat kita mengajukan tuntutan, ada hal-hal yang memberatkan, fakta persidangan yang terungkap itu yang menjadi perbedaan. Oleh karena itu, kita minta majelis hakim tinggi untuk mempelajari kembali apa yang dimintakan penuntut umum. Mudah-mudahan apa yang menjadi pertimbangan penuntut umum pada saat mengajukan tuntutan pidana itu dapat dikabulkan oleh majelis hakim tinggi,” jelasnya.

Terkait kemungkinan langkah hukum lanjutan apabila putusan banding menguatkan vonis tingkat pertama, Hendri memastikan peluang kasasi tetap terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Iya, itu dimungkinkan Undang-Undang memberikan kesempatan sampai dengan kasasi kepada penuntut umum untuk menguji putusan itu, bukan hanya ditingkat pertama, banding, tapi sampai tingkat kasasi, sampai dengan berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya pada 12 November 2026, majelis hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti kepada mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng, Vent Christway, dalam perkara yang disebut merugikan keuangan negara hingga Rp1,3 triliun.

Adapun terdakwa lainnya turut dijatuhi pidana penjara dan denda bervariasi, yakni IH 4 tahun penjara dan denda Rp400 juta, ETS 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta, FC 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta, HS 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta dan HAW 4 tahun penjara dan denda Rp300 juta.
​Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya. Jaksa sebelumnya menuntut Vent Christway dengan pidana 9 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Sementara itu, terdakwa IH yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas ESDM Kalteng dituntut 6 tahun penjara, dan ETS karyawan PT Investasi Mandiri serta CV Dayak Lestari dituntut 12 tahun penjara.

​Tiga terdakwa lainnya masing-masing dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp750 juta, yakni HS selaku Direktur Utama PT Investasi Mandiri, FC selaku Direktur Utama PT Kirana Bhumi Mineral (KBM), serta HAW yang disebut sebagai Direktur PT KBM sekaligus Direktur CV Universal Sarana Abadi.

(Syauqi)

baca juga ...  Kapolda Kalteng Tegaskan Anggota Polri Terlibat Judi Online dan Narkoba Bakal Dipecat
Bagikan:
Berita Populer