Damkar Bergabung ke Satpol PP Kalteng, Sudarsono Soroti Kesiapan Sarpras hingga Area Parkir Armada

SYAUQI/BERITA SAMPIT- Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono.

PALANGKA RAYA – Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalteng menyusul bergabungnya urusan pemadam kebakaran (Damkar) ke dalam satu atap institusi tersebut. Penyatuan ini dinilai membawa konsekuensi bertambahnya beban kerja sekaligus membutuhkan penyesuaian infrastruktur dasar.

​Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa hal-hal teknis di lapangan akibat penggabungan armada Damkar ke markas Satpol PP harus menjadi perhatian serius. Mulai dari akses pintu masuk hingga area parkir kendaraan operasional berukuran besar perlu segera dibenahi.

​”Kemudian ada lagi tadi hal yang penting, misalnya Satpol PP. Sekarang ini Satpol PP itu dibebani juga penambahan, karena pemadaman kebakaran itu ada di Satpol PP. Sehingga beban kerja mereka bertambah, lalu hal yang sepele ya, yang tidak terpikir, bahwa karena mobil-mobil pemadam kebakaran itu akan parkir di situ karena dia satu atap, jadi satu,” ujar Sudarsono, Kamis, 19 November 2026.

​Menurutnya, kondisi fisik kantor yang selama ini dirancang hanya untuk kendaraan operasional standar kini harus disesuaikan agar mampu menampung armada pemadam kebakaran dengan leluasa.

​”Pintu masuk pun yang selama ini dianggap cukup untuk mobil, tentu dengan mobil pemadam kebakaran perlu dibenahi. Parkir juga perlu. Jadi ada persoalan-persoalan baru yang sebenarnya memerlukan anggaran, tetapi penting menyesuaikan. Di situlah pembahasan itu jadi menarik, di tengah kita efisiensi, tapi di saat itu juga ada kebutuhan yang mendasar yang perlu kita dorong,” jelasnya.

​Selain kesiapan infrastruktur gedung, Sudarsono juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dengan bertambahnya fungsi penyelamatan (rescue), personel Satpol PP dituntut memiliki keterampilan teknis untuk merespons berbagai laporan kedaruratan masyarakat di luar penegakan peraturan daerah (perda).

​”Jadi Satpol PP itu bukan hanya sekadar menangani persoalan yang penyakit masyarakat, penegakan perda, tetapi juga ketika ada masyarakat, ada ular misalnya, ada hewan buas, itu kan Satpol PP harus punya kemampuannya itu. Sehingga pelatihan-pelatihan itu terus kita dorong untuk ditingkatkan, sehingga itu menjadi bagian dari pelayanan pemerintah provinsi terhadap warga,” tegasnya.

​Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung saat personel diterjunkan ke lokasi bencana. Sudarsono mengaku prihatin karena Satpol PP Kalteng hingga kini belum memiliki tenda besar untuk menunjang operasional anggota di lapangan.

​”Hal yang kecil juga misalnya, yang selama ini Satpol PP kita tidak punya tenda. Jadi dalam keadaan darurat, misalnya ada bencana, mereka itu bisa turun ke lapangan nginap di rumah orang. Jadi hal kecil yang betul-betul menjadi perhatian kita. Sarana prasarana, jadi satu tenda besar pun mereka tidak punya. Jadi kita sempat dorong harus ada, karena harus diupayakan,” bebernya.

​Terkait wacana pemisahan kembali antara urusan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pemadam kebakaran, Sudarsono memastikan hal tersebut tidak diperlukan. Menurutnya, penyatuan ini merupakan amanat regulasi yang tinggal dimaksimalkan kesiapannya.

​”Enggak, karena memang ada nomenklatur baru. Tinggal dijalankan saja sebenarnya, makanya kesiapan kita dalam rangka penggabungan itu harus menyesuaikan,” pungkasnya.

(Syauqi)

baca juga ...  DPRD Kalteng Minta Dinas Perkimtan Perkuat Perencanaan Berbasis Data untuk Tangani RTLH
Bagikan:
Berita Populer