Saatnya Mafia Plasma Kotim Diakhiri! Jangan Cuma Jadi Gosip Warung Kopi, Bawa ke Ranah Hukum

IST/BERITA SAMPIT - Ilustrasi.

SAMPIT – Desakan agar persoalan mafia plasma sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibawa ke ranah hukum semakin kencang. Jangan hanya berhenti menjadi bahan pembicaraan di warung kopi.

Desakan itu datang dari Alianur, salah satu anggota koperasi atau petani sawit di Kecamatan Cempaga. Ia menilai masyarakat lokal adalah korban nyata dari carut-marut pengelolaan plasma selama ini.

“Meminta agar persoalan plasma di Kabupaten Kotawaringin Timur dibawa ke ranah hukum, jangan hanya sebatas jadi pembicaraan di warung kopi, karena masyarakat lokal adalah korban dari mafia plasma ini,” kata Alianur, Jumat 20 November 2026.

Menurutnya, ada celah hukum yang bisa ditempuh. Masyarakat yang selama ini haknya diabaikan harus berani menggugat. Momentum bersih-bersih yang sedang dilakukan Pemkab Kotim harus dimanfaatkan.

“Saat ini momentumnya kita menggugat. Harusnya jika melihat dari data jumlah plasma di Kotim ini tidak ada masyarakat yang tidak sejahtera,” tegasnya.

Realita: Warga Dapat Ratusan Ribu, Pengurus dan Anggota Luar Kaya Raya

Fakta di lapangan, kata Alianur, berbanding terbalik dengan data luas plasma yang begitu besar di Kotim. Kesejahteraan yang dijanjikan tak pernah dirasakan anggota.

“Namun bisa dilihat dengan realita yang ada, yang kaya hanya pengurus koperasi dan keluarganya serta kroni-kroninya saja,” ungkapnya.

Ia mencontohkan Sisa Hasil Kebun (SHK) atau SHU koperasi yang diterima anggota sangat tidak masuk akal. “Masyarakat kita dapat SHK itu pun hanya ratusan ribu saja, sementara kita masyarakat paham berapa hasil dari sawit itu sendiri,” keluhnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat untuk menertibkan tata kelola koperasi plasma. Meski dianggap terlambat, langkah itu tetap harus didukung.

“Pemerintah daerah saatnya berpihak ke masyarakat untuk menertibkan ini semua, meski ini kita anggap terlambat tapi lebih baik daripada tidak sama sekali,” pungkasnya.

Aturan Jelas: Hak Anggota Koperasi Dilindungi Undang-Undang


Secara hukum, hak-hak anggota koperasi plasma sangat jelas dan dilindungi negara, bukan sekadar kebijakan pengurus.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur tegas Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 mengatur hak anggota:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota (Rapat Anggota Tahunan / RAT adalah pemegang kekuasaan tertinggi).
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi.

Pasal 34 dan Pasal 45 tentang SHU:

Pengurus wajib memberikan laporan keuangan yang transparan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dilakukan secara adil sesuai jasa usaha masing-masing anggota, bukan untuk pengurus dan kroni. Pengurus yang tidak melakukan RAT selama 2 tahun berturut-turut atau tidak transparan soal keuangan bisa dituntut secara hukum dan diberhentikan.

Jika hak-hak tersebut diabaikan, anggota berhak melakukan gugatan perdata maupun melaporkan dugaan penggelapan ke Aparat Penegak Hukum (APH).


Harus Diproses Pidana

Polemik pengelolaan koperasi plasma sawit di Kotawaringin Timur (Kotim) bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Pengurus yang terbukti menyalahgunakan uang koperasi bisa diseret ke jalur pidana, digugat ganti rugi, bahkan harta pribadinya bisa disita.

Praktisi Hukum Kotawaringin Timur, Bambang Nugroho, menegaskan tanggung jawab pengurus tidak gugur meski sudah tidak menjabat atau sudah mengundurkan diri.

“Jangan berpikir setelah mengundurkan diri atau tidak lagi menjadi pengurus, persoalan hukum selesai. Kalau selama menjabat ada perbuatan yang menimbulkan kerugian, tanggung jawab hukumnya tetap bisa dituntut,” tegas Bambang.

Ia menilai kegaduhan plasma yang terjadi saat ini harus dibedah hingga ke akar, yakni laporan keuangan koperasi. Pasalnya, muncul keluhan mencolok soal ketimpangan pendapatan.

“Uang koperasi bukan uang pribadi pengurus. Kalau uang itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, tentu ada konsekuensi pidana. Jangan sampai jabatan pengurus justru dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan hak anggota, dan sepertinya fenomenal ini memang terjadi di Kotim sekarang,” ujarnya.

Terancam 5 Tahun Penjara, Laporan RAT Tak Bisa Jadi Alasan

Menurut Bambang, setiap rupiah yang keluar dari kas koperasi wajib ada dasar hukum dan bukti pertanggungjawaban yang sah. Mulai dari penetapan gaji, tunjangan, fasilitas, hingga biaya operasional.

Jika ada unsur penggelapan untuk memperkaya diri sendiri, pengurus dapat dijerat dengan *Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* dengan ancaman 4 tahun penjara, dan bisa menjadi 5 tahun penjara jika memenuhi unsur pemberatan di *Pasal 488*.

Ia juga mengingatkan, pengesahan laporan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak bisa dijadikan tameng untuk lolos dari jerat hukum.

“Jangan berlindung di balik keputusan RAT. Kalau ternyata ada manipulasi laporan keuangan atau penggelapan uang koperasi, sekalipun laporan itu sudah disahkan, proses hukum tetap bisa berjalan,” katanya.

Untuk membuktikan ada tidaknya pidana soal gaji fantastis pengurus, harus ada audit menyeluruh terhadap pembukuan dan aliran dana.

Bisa Digugat Perdata, Harta Pribadi Jadi Jaminan

Selain pidana, anggota yang dirugikan juga bisa menempuh jalur perdata. Aturannya jelas dalam *Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, bahwa pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian koperasi akibat kesengajaan atau kelalaiannya.

Anggota bisa menggugat ganti rugi menggunakan *Pasal 1365 KUHPerdata* tentang Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan, pengadilan bisa menyita harta pribadi pengurus sebagai jaminan.

“Masyarakat jangan hanya menuntut pergantian pengurus. Kalau memang ada hak mereka yang tidak diberikan karena perbuatan melawan hukum, tuntut pengembaliannya. Jangan sampai pengurus berganti, tetapi kerugian masyarakat tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

Sentil Pengawasan Dinas Koperasi

Bambang juga menyoroti lemahnya pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Kotim selama ini. Ia mempertanyakan apakah laporan keuangan koperasi pernah diaudit secara serius dan apakah pengaduan anggota pernah ditindaklanjuti.

“Kalau persoalan seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun, patut dipertanyakan bagaimana pengawasan Dinas Koperasi selama ini. Jangan sampai koperasi dianggap sehat hanya karena rutin melaksanakan RAT,” kritiknya.

Ia menegaskan pemerintah punya kewenangan pembinaan dan pengawasan. Kewenangan itu harus dipakai untuk melindungi anggota, bukan membiarkan. Mulai dari memeriksa dasar penetapan gaji, total pendapatan kebun, potongan utang, hingga besaran bagi hasil ke anggota.

“Jangan hanya memanggil pengurus ketika masyarakat sudah ribut. Pengawasan itu harus berjalan secara berkala,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kotim Rimbun dan Ketua Harian DAD Kotim Gahara Ramadhan sama-sama menyoroti fenomena jomplang ini, di mana anggota koperasi hanya menerima Rp100 ribu per tiga bulan, sementara pengurus disebut-sebut bergaji puluhan juta rupiah.(BS-1)

baca juga ...  Pelaku Pencurian di Halaman Lapas Sampit Dipergoki Tamping dan Petugas
Bagikan:
Berita Populer