SAMPIT – Hingga kini Program Kartu Sakti yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, belum ada satupun yang terealisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) masih kebingungan terhadap program yang digaungkan tersebut.
Kepala Dinsosnakertrans Kotim, Bima Ekawardhana mengatakan, saat ini pihaknya sedang menangani Kartu Perlindungan Sosial yang saat ini diganti menjadi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sayangnya, hingga saat ini kartu tersebut belum didistribusikan ke Kotim program tersebut merupakan program pusat, yang datanya kemungkinan besar dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Memang hingga saat ini kartu itu belum ada sampai ke Kotim. Kita juga tidak tahu bagaimana sistem pendataan itu karena tidak dilibatkan,” cetusnya.
Dijelaskan pula bahwa pendataan penerima kartu tersebut dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada pusat. Tim tersebut tidak ada melakukan koordinasi Dinsosnakertrans Kotim, tentang bagaimana kriteria warga yang berhak menerima kartu sakti itu.
“Jika ada masyarakat yang kurang mampu tidak menerima kartu sakti itu, jangan salahkan kami, karena memang itu dikerjakan langsung oleh tim TNP2K pusat,” pungkasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Suparmadi. Dia mengaku hingga saat ini belum menerima satupun dari tiga kartu sakti yang digagas Presiden Jokowi.
Ketiga kartu tersebut yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Sejak diluncurkan oleh Presiden Jokowi, sampai sekarang kita belum dapat kartu itu. Mudah-mudahan program ini bisa terealisasi dengan cepat,” katanya. (raf/100315/beritasampit.com)
