PULANG PISAU – Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual dari Ruang Zoom Kantor Bupati Pulang Pisau, Selasa 5 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
Rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia itu turut membahas langkah-langkah strategis pengendalian inflasi agar kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Pemerintah daerah diminta terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok maupun gangguan distribusi.
Selain pembahasan pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sosialisasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sensus tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi.
Dalam kegiatan itu, pemerintah pusat juga menyampaikan sosialisasi terkait penyelenggaraan produk halal. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal agar mampu memenuhi standar halal sekaligus memperluas peluang pasar bagi pelaku usaha daerah.
Wakil Bupati H Ahmad Jayadikarta mengatakan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengendalian inflasi memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar langkah yang dilakukan dapat berjalan efektif. Selain itu, keberadaan data ekonomi yang valid melalui Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Ia berharap melalui rakor dan sosialisasi tersebut, Kabupaten Pulang Pisau dapat semakin optimal dalam mendukung program nasional, baik dalam pengendalian inflasi, penguatan basis data ekonomi, maupun pengembangan produk halal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (denny)
