PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk program makan siang gratis bergizi, salah satunya terkait penyediaan dapur umum.
Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera mempercepat proses tersebut dengan menyiapkan lahan yang dibutuhkan.
“Ada dua ukuran dapur umum yang direkomendasikan, yakni 15×15 meter dan 20×20 meter. Pemkot perlu segera menentukan lokasi dan memulai pembangunan,” ucapnya, Rabu 8 Januari 2025.
Sebagai contoh, keberhasilan dapur umum di Kota Semarang, Jawa Tengah, yang mampu melayani radius hingga lima kilometer. Kalau melihat dapur umum di Palangka Raya memiliki potensi jangkauan lebih luas tergantung pada tingkat kepadatan penduduk.
“Jika dapur umum dibangun di kawasan padat penduduk, cakupan layanannya mungkin lebih kecil karena tingginya kebutuhan. Namun, di wilayah dengan penduduk lebih tersebar, radiusnya bisa lebih luas,” tambahnya.
Dapur umum di Semarang juga menggunakan bahan konstruksi anti-api dengan desain knockdown yang mudah dipindahkan dan aman digunakan. Bangunan ini mencakup dapur utama, ruang kontrol, dan area penyimpanan peralatan, yang menurut Syaufwan patut diadopsi di Palangka Raya.
“Saat ini, Pj Wali Kota Palangka Raya menyatakan bahwa alokasi satu dapur umum per kecamatan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Namun, menilai jumlah ini masih kurang, terutama di kecamatan dengan jumlah siswa yang tinggi seperti Jekan Raya, yang memiliki lebih dari 20.000 siswa,” lanjutnya.
Satu dapur hanya mampu menyediakan 4.000-5.000 porsi makan siang. Ini jelas tidak mencukupi untuk kawasan padat penduduk seperti Jekan Raya. Perlu tambahan dapur untuk mengatasi kebutuhan ini.
“Kami di DPRD mendukung penuh program makan siang gratis ini. Selain menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden, program ini juga akan meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak di Palangka Raya,” ungkapnya.
(yud)
