PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) berkomitmen mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.
Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng, H. Aryawan, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa, Murtadho Bishri, menyampaikan langkah-langkah strategis untuk melibatkan BUMDes dalam program tersebut.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah koordinasi daring dengan Dinas PMD Kabupaten dan Pendamping Desa se-Kalteng, Senin 20 Januari 2025.
“BUMDes diharapkan dapat menjadi penyuplai bahan baku makanan bergizi sesuai dengan potensi desa masing-masing. Misalnya, Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur, dan lainnya. Hasilnya akan dikelola oleh BUMDes untuk mendukung penyediaan bahan baku makanan bergizi,” ujar Murtadho.
Program ini mendapat dukungan anggaran Rp20 triliun dari Dana Desa sebesar Rp71 triliun, sebagaimana diatur dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2024.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa alokasi tersebut akan digunakan untuk ketahanan pangan, termasuk penyediaan bahan makanan seperti nasi, telur, dan ikan.
H. Aryawan menambahkan, saat ini sudah ada dua BUMDes di Kalteng yang terdaftar di E-Katalog, yakni di Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Timur (Kotim).
“Ke depan, kami menargetkan minimal satu BUMDes di setiap kabupaten terdaftar di E-Katalog. Ini penting untuk memastikan mereka bisa berperan aktif dalam program ini,” jelasnya.
Salah satu syarat utama agar BUMDes dapat masuk ke E-Katalog adalah memiliki badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Dengan langkah ini, diharapkan program berjalan transparan dan tepat sasaran, sekaligus meningkatkan perekonomian desa.
(Sya'ban)
