PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, membuka pintu bagi para jurnalis untuk memberikan kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintah provinsi. Namun, Agustiar menegaskan bahwa setiap kritik yang disampaikan harus disertai dengan solusi yang dapat membangun.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Gubernur Agustiar bersama puluhan jurnalis mengikuti kegiatan olahraga bersama di Bundaran Besar, Palangka Raya, pada Sabtu sore, 3 Mei 2025. Usai jogging, Gubernur mengajak para wartawan untuk berdialog langsung di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, di mana ia menyampaikan visi dan arah pembangunan daerah.
“Kami membuka ruang bagi wartawan untuk bebas mengkritik. Namun, kritik itu sebaiknya disertai solusi. Kita ini bukan demokrasi liberal. Kita ini Huma Betang dan Pancasila,” kata Agustiar.
Menurut Agustiar, demokrasi yang dijalankan di Kalimantan Tengah berakar pada nilai-nilai lokal seperti Belom Bahadat(hidup bermartabat dengan adat) dan filosofi rumah panjang Huma Betang, yang menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, dan keselarasan dalam perbedaan.
Ia juga menyinggung perbedaan antara demokrasi liberal yang sering dijadikan tolok ukur kebebasan absolut di negara-negara Barat, dengan demokrasi Pancasila yang lebih menekankan tanggung jawab sosial dan keharmonisan antarkelompok.
“Kalau hukum adat berjalan, menurut saya itu wajar juga. Negara kita bukan negara liberal, tapi demokrasi Pancasila. Jadi hukum adat itu menurut saya sebuah peringatan agar kita tetap menjaga tata krama dan budaya dalam berekspresi,” katanya.
Agustiar juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi menganggap pers sebagai mitra strategis dalam membangun Kalimantan Tengah, bukan sebagai lawan.
Ia berharap media dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, tanpa kehilangan semangat objektivitas dan etika jurnalistik.
“Silakan kritik, tapi jangan hanya menyoroti, bantu juga arahkan. Karena kita ini sedang membangun bersama,” ujarnya.
(Sya'ban)
