SAMPIT – Sejumlah pedagang Pasar Keramat Baamang mendatangi sejumlah lapak penjual ayam yang berjualan di pinggir jalan kawasan Inhutani Mentawa Baru Ketapang. Mereka menyesalkan keberadaan pedagang liar yang dinilai mematikan pasar resmi binaan pemerintah, Selasa, 27 Mei 2025.
Bukan hanya di situ, aktivitas penjualan ayam juga marak di Jalan Cristopel Mihing dan Suka Bumi Baamang juga digeruduk.
Hal ini membuat kondisi pasar resmi sepi pembeli karena para pembeli lebih memilih berbelanja di lapak liar yang berada lebih dekat ke jalan umum.
Kondisi makin parah setiap pagi, di mana truk-truk pengangkut ayam parkir di badan jalan untuk menurunkan barang ke lapak-lapak liar. Akibatnya, arus lalu lintas menjadi terganggu dan menimbulkan kemacetan, terutama di jam sibuk.
Ketua pedagang Pasar Keramat, Ida Laila, menyampaikan keluhan para pedagang. Ia menginginkan agar para penjual ayam di luar pasar bisa ditertibkan dan diarahkan masuk ke dalam pasar.
“Masih banyak lapak kosong di dalam pasar keramat sekitar 70 yang bisa digunakan. Kalau semuanya berjualan di tempat resmi, persaingan pun jadi sehat,” ujarnya.
Ida menyoroti persoalan harga yang sering tak seimbang antara pedagang dalam pasar dan di luar pasar. Kondisi ini dinilai merugikan pedagang resmi yang telah mematuhi aturan dan membayar retribusi pasar.
“Kalau mereka dibiarkan terus, lama-lama pasar bisa mati. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Para pedagang berharap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah agar aktivitas jual beli kembali tertib dan pasar resmi kembali ramai.
Dirinya sudah menghubungi Dinas Perdagangan, Satpol PP terkait penggerudukan ini, namun yang hadir adalah kepolisian serta Camat Mentawa Baru Ketapang, pihak Inhutani juga menyampaikan tidak pernah memberikan izin pedagang berjualan di area sekitar. Para pedagang pinggir jalan berjanji tidak akan berjualan lagi dipinggir jalan.
“Masalah ini dari dulu tidak kunjung selesai. Dibiarkan terus, sekarang malah makin banyak. Harus ada solusi nyata untuk para pedagang di pasar milik pemerintah ini,” tutupnya.
(Nardi)
