PULANG PISAU – Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menekankan pentingnya transparansi keuangan dan penyesuaian regulasi daerah dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin, 2 Juni 2025, dengan agenda penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 serta perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2025.
Dalam forum resmi yang dihadiri jajaran eksekutif dan legislatif, Tandean menyebut bahwa pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas pelaksanaan anggaran yang telah disahkan bersama. Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran merupakan pondasi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
“Ini bukan sekadar formalitas, tetapi cerminan keseriusan kita memastikan setiap rupiah dari anggaran benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat,” ujar Tandean usai memimpin sidang paripurna di ruang utama gedung DPRD Pulang Pisau.
Selain penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD, rapat paripurna juga mengumumkan adanya perubahan Propemperda Tahun 2025.
Perubahan ini, kata Tandean, bertujuan menyesuaikan rencana pembentukan peraturan daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
Ia menambahkan, perubahan tersebut akan memperkuat agenda legislasi yang lebih responsif dan aplikatif terhadap isu-isu strategis di Pulang Pisau. DPRD, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal proses legislasi agar tidak hanya sesuai prosedur, tetapi juga memberi manfaat konkret.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD berharap publik semakin aktif memantau dan terlibat dalam proses-proses pembangunan daerah, termasuk dalam pembahasan dan implementasi perda.
“Kami terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, karena kemajuan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” demikian Tandean.(ds)
