PULANG PISAU – Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Arianson, mendesak agar penyaluran program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan besar swasta (PBS) lebih transparan dan tepat sasaran. Ia menilai, selama ini distribusi CSR kerap tidak jelas, bahkan banyak masyarakat desa yang belum merasakan manfaatnya secara langsung.
Arianson menyampaikan, Forum CSR dan pemerintah daerah harus membuka informasi mengenai besaran dana CSR serta kegiatan sosial yang telah dijalankan oleh tiap perusahaan. Menurutnya, keterbukaan ini sangat penting agar DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
“Kalau tidak transparan, bagaimana kami bisa tahu manfaat CSR itu sampai ke masyarakat atau tidak? Banyak laporan yang masuk, tapi tak jelas tindak lanjutnya,” ujarnya, Minggu 15 Juni 2025.
Legislator Golkar Pulang Pisau ini juga mengkritik belum adanya laporan resmi yang komprehensif dari Forum CSR kepada DPRD Pulang Pisau. Padahal, lanjutnya, banyak perusahaan beroperasi di daerah ini dan seharusnya memberikan kontribusi nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
“Perlu ada data terbuka tentang perusahaan mana saja yang sudah menyalurkan CSR-nya dan ke mana saja dialokasikan. Itu penting untuk mendorong perusahaan lain agar tidak mangkir dari tanggung jawab sosialnya,” tegas Arianson.
Ia juga meminta pemerintah desa untuk tidak pasif. Menurutnya, kepala desa harus proaktif mengusulkan kebutuhan dan mengawasi langsung penyaluran CSR yang masuk ke wilayah mereka, agar tidak terjadi penumpukan program di satu tempat saja.
“Ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi juga pemerintah desa dan masyarakat. Kalau merasa tidak ada keadilan dalam penyaluran, laporkan. Jangan dibiarkan,” pungkasnya. (ds)
