PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
Jawaban disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kalteng, Rabu pagi, 18 Juni 2025.
Dalam jawabannya, Wagub Edy menjelaskan progres pembangunan Rumah Sakit Provinsi di Palangka Raya yang saat ini masih terkendala status sebagian lahan.
Meski pada tahun 2024 telah dilakukan pembuatan badan jalan dan tiang pancang, penganggaran lanjutan untuk tahun 2025 masih belum dapat sepenuhnya direalisasikan.
“Sampai saat ini masih ada sebagian lahan yang dalam proses penyelesaian dengan pemilik. Namun, kami juga telah mengusulkan pembangunannya melalui skema pendanaan lain, termasuk kemungkinan memanfaatkan pinjaman luar negeri,” kata Edy.
Menanggapi isu kesenjangan antarwilayah, Edy menegaskan bahwa pembangunan di Zona Timur Kalteng akan mendapat perhatian lebih dibanding zona lainnya.
Kluster Buntok akan didorong dengan intensitas 5-6 persen lebih tinggi dibanding zona lain, sementara Muara Teweh juga mendapat dorongan tambahan meski dalam skala yang lebih kecil.
“Zona timur sejalan dengan strategi pengembangan sektor pengolahan, transportasi, pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran yang menjadi potensi utama wilayah tersebut,” ujarnya.
Pemprov Kalteng juga memprioritaskan peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya di pedesaan. Program ini akan diperkuat dengan perluasan akses listrik dan jaringan internet hingga ke pelosok daerah.
Selain itu, dalam rangka mengantisipasi lonjakan lulusan SMA/SMK setiap tahunnya, Pemprov meluncurkan program prioritas Huma Betang yang mencakup Milenial Job Center dan inkubasi UMKM.
“Job Center akan membuka informasi dan peluang kerja seluas mungkin, dari lulusan SMK, SMA, hingga S1. Ini akan menjadi wadah kolaboratif antara pencari kerja, dunia usaha, dan pemerintah,” terang Edy.
Menutup penyampaiannya, Edy memastikan bahwa penyusunan RPJMD akan diselaraskan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) secara bertahap.
Proses sinkronisasi akan dilakukan melalui dua tahap penting, yakni konsultasi rancangan awal dan evaluasi rancangan akhir RPJMD.
“Selain dua tahap itu, penyelarasan juga dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat dipantau secara real-time oleh kementerian dan lembaga terkait,” pungkasnya.
(Sya'ban)
