SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pasar rakyat melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan tata kelola, pembinaan pedagang, hingga pemanfaatan teknologi digital.
Hal tersebut disampaikan saat pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Sampit, Senin 20 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian DPP APPSI Don Muzakir, Asisten II Setda Kotim Rody Kamislam yang mewakili Bupati Kotim, Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah serta Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah. Muswil juga menetapkan F.A. Prianto sebagai Ketua APPSI Kalimantan Tengah periode 2026–2031.
Rody Kamislam menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Muswil yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Ia berharap pelaksanaan Muswil di Kotim dapat mempererat silaturahmi, memperkuat sinergi, sekaligus menghasilkan keputusan yang membawa manfaat bagi organisasi maupun kesejahteraan para pedagang pasar.
Pasar rakyat memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Selain menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar juga menjadi pusat aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah serta sumber mata pencaharian bagi ribuan keluarga.
Rody mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan perdagangan modern dan transformasi digital, pasar rakyat harus terus berbenah agar tetap menjadi pilihan masyarakat.
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi pedagang, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan pasar yang bersih, aman, nyaman, tertib, serta mampu bersaing tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.
“Pemkab Kotim berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan pasar rakyat melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan tata kelola, pembinaan para pedagang, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan perdagangan,” ujar Rody.
Ia menambahkan, Muswil APPSI merupakan forum strategis untuk mengevaluasi organisasi, menyusun program kerja, memilih kepengurusan yang amanah, sekaligus merumuskan langkah-langkah menghadapi tantangan perdagangan ke depan.
Pemerintah berharap hasil Muswil mampu memperkuat kemitraan antara APPSI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pasar rakyat yang semakin maju, berdaya saing, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu isai terpilih dalam Muswil APPSI Kalteng di Sampit, AF Prianto mengatakan pihaknya akan membentuk kepengurusan di 13 kabupaten dan satu kota sebelum pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
“Insya Allah pada September nanti dilakukan pelantikan pengurus DPW hingga DPD, akan mengundang Ketua Umum APPSI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Sudaryono,” ujarnya.
Selain membentuk kepengurusan daerah, APPSI juga akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Perdagangan, serta instansi terkait untuk membentuk komisariat di setiap pasar rakyat.
Komisariat tersebut akan menjadi ujung tombak organisasi dalam menyerap informasi dan menyampaikan kebutuhan pedagang kepada pemerintah.
Prianto menjelaskan APPSI telah menjalin komunikasi dengan Bulog agar ke depan setiap komisariat memiliki akses langsung terhadap distribusi kebutuhan pokok, termasuk beras SPHP dan Minyakita. Dengan jalur distribusi yang lebih pendek, harga di tingkat pedagang diharapkan lebih terkendali.
“Kita ingin memangkas rantai distribusi yang terlalu panjang. Semakin banyak tangan yang terlibat, harga di tingkat pedagang dan masyarakat akan semakin tinggi. Kalau aksesnya langsung dari Bulog ke komisariat APPSI, harga akan lebih mudah distabilkan,” katanya.
Di sisi lain, Prianto yang juga aktif mendampingi sektor pertanian mengatakan APPSI akan menghubungkan kebutuhan pasar dengan para petani. Informasi mengenai komoditas yang dibutuhkan dan tren harga akan menjadi acuan agar produksi lebih terarah sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga hasil panen anjlok.
Terkait pengawasan distribusi barang, Prianto menegaskan APPSI mengedepankan pendekatan kolaboratif bersama pemerintah daerah, UPT pasar, dan instansi terkait. Jika ditemukan dugaan pelanggaran di lapangan, organisasi akan mengumpulkan data dan melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah, sehingga pembinaan terhadap pedagang tetap menjadi prioritas. (Nardi)
