PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalteng, Selasa, 24 Juni 2025, untuk memastikan layanan publik berjalan secara transparan, efisien, dan bebas dari praktik percaloan.
Dalam sidaknya, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan sistem pelayanan perizinan yang bersih dan akuntabel.
Ia memperingatkan seluruh aparatur agar tidak bermain-main dengan proses perizinan, termasuk melibatkan joki atau perantara.
“Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen menjaga transparansi dan integritas dalam setiap proses pelayanan perizinan. Ini adalah langkah nyata untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, bersih dari praktik curang, serta berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Agustiar.
Gubernur juga menyampaikan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran atau praktik percaloan akan langsung dicopot dari jabatannya.
Menurutnya, praktik joki bukan hanya mencoreng nama baik instansi, tetapi juga menciptakan kesan negatif terhadap sistem birokrasi pemerintah.
“Kita ingin proses pengurusan izin dilakukan secara langsung oleh pelaku usaha atau investor. Jangan lewat pihak ketiga. Ini demi efisiensi, kepastian hukum, dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyinggung pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dijalankan oleh setiap investor atau pelaku usaha.
Ia mencontohkan pengajuan pinjam pakai lahan sebagai salah satu bentuk perizinan yang harus dilakukan langsung oleh perusahaan tanpa keterlibatan perantara.
Sidak ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem pelayanan publik yang prima serta reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Kalteng.
Ia berharap, dengan adanya langkah tegas dari pemerintah, kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap sistem pelayanan publik dapat terus meningkat.
“Pelayanan perizinan adalah wajah dari pemerintah. Jika itu tidak transparan dan bersih, maka kepercayaan akan hilang. Kita tidak ingin itu terjadi,” tambahnya.
Gubernur juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan pegawai dan warga yang tengah mengurus perizinan. Ia meminta masukan terkait kendala dan harapan terhadap pelayanan DPMPTSP, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.
(Sya'ban)
