JAKARTA— Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan (Dapil) Maluku, Alimudin Kolatlena memberikan tanggapan positif dan dukungan penuh terhadap ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah Presiden Prabowo yang mempertanyakan sikap skeptis sejumlah pihak dinilai Alimudin sebagai bentuk keberanian moral serta komitmen kerakyatan yang amat kuat.
Menurut Kolatlena, program MBG dipandang bukan sekadar program sosial biasa, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk menyelamatkan masa depan generasi bangsa, khususnya di wilayah Kepulauan seperti Maluku.
Momen Transformasi untuk Indonesia Timur
Alimudin Kolatlena menekankan bahwa narasi yang menganggap program MBG sebagai pemborosan anggaran adalah pandangan yang keliru dan tidak berempati pada kondisi riil masyarakat bawah.
“Pernyataan Pak Presiden Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna sangat menyentuh realitas di lapangan. Memerhatikan gizi anak-anak, ibu hamil, dan lansia adalah kewajiban dasar negara. Bagi kami di Maluku dan wilayah 3T, program Makan Bergizi Gratis ini adalah titik balik untuk memutus rantai stunting dan ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM),” beber Kolatlena Selasa 21 Juli 2026.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini menegaskan bahwa perbandingan yang disampaikan Presiden mengenai ribuan triliun rupiah anggaran negara yang menguap selama puluhan tahun tanpa kritik memadai harus menjadi otokritik bersama.
Menurutnya, mengalihkan anggaran negara secara langsung untuk pemenuhan gizi rakyat jauh lebih transparan, produktif, dan tepat sasaran ketimbang membiarkan potensi kebocoran anggaran terus terjadi.
Kunci Sukses Pelaksanaan Program MBG
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Maluku, Alimudin Kolatlena menggarisbawahi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif yang sangat strategis,
“Terutama dalam mendorong pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar anak-anak di daerah pelosok, pesisir, dan kepulauan mendapatkan asupan nutrisi yang setara dengan mereka yang berada di kota-kota besar,” imbuh Kolatlena.
Tak hanya fokus pada pemenuhan gizi, Kolatlena menilai program tersebut juga diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi lokal karena melibatkan bahan pangan daerah seperti hasil laut dan pertanian, sehingga secara langsung menghidupkan rantai pasok UMKM serta melipatgandakan pendapatan nelayan dan petani setempat.
“Pada akhirnya, integrasi antara pemenuhan nutrisi dan penguatan ekonomi daerah ini akan menjadi stimulus ampuh dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting, khususnya di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang cukup tinggi,” tandas Kolatlena.
Komitmen Kawal Pelaksanaan di Daerah
Alimudin Kolatlena menegaskan komitmennya di parlemen untuk terus mengawal dan memastikan program MBG berjalan lancar, akuntabel, dan tepat sasaran hingga ke pelosok Maluku.
“Kami di DPR RI, khususnya dari Fraksi Gerindra, akan berdiri paling depan untuk membumikan kebijakan Presiden Prabowo ini. Ini adalah amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Sentilan Prabowo Soal Kebocoran Anggaran Puluhan Tahun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa herannya atas kritik tajam terhadap niat baik pemerintah dalam memenuhi gizi generasi penerus bangsa. Hal itu disampaikannya dalam taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7) sore.
”Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan,” ujar Presiden Prabowo.
Kepada Negara menegaskan bahwa kritik tersebut sangat kontradiktif jika dibandingkan dengan fenomena kebocoran anggaran negara yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade tanpa adanya gelombang protes dari para pengamat. Padahal, tujuan utama program MBG semata-mata adalah demi memperbaiki kualitas gizi seluruh anak Indonesia.
“Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi,” tegas Presiden Prabowo.
(adista)
