PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mempercepat rencana penggabungan OPD setelah menilai kebijakan work from home (WFH) belum cukup efektif menekan pengeluaran operasional pemerintah.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mengatakan kebijakan WFH memang mampu menekan sebagian pengeluaran operasional. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena tidak semua instansi dapat menerapkan sistem tersebut.
“Menurut kami efektif aja. Karena semua dinas ini kami juga ingin rampung, ingin merampungkan itu. Karena menurut kami bengkak,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Jumat, 17 Juli 2026.
Menurut Agustiar, instansi yang memberikan pelayanan langsung, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), tidak dapat menerapkan sistem WFH.
“Melihat situasi, di dinas tertentu ada yang efektif, ada yang enggak. Contohnya kalau pelayanan langsung enggak boleh WFH. Pendidikan, kesehatan, PTSP enggak boleh,” katanya.
Karena itu, Pemprov Kalteng menyiapkan langkah lanjutan melalui penggabungan OPD untuk merampingkan birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Meski demikian, Agustiar menegaskan proses tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Penataan organisasi harus melalui tahapan penyesuaian agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Makanya tunggu saja waktunya. Menyelaraskan itu kan enggak mudah. Pelantikan OPD pun kami lakukan pelan-pelan karena sambil beradaptasi. Kami juga baru,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai OPD yang akan digabung, Agustiar belum bersedia membeberkan rinciannya. Ia meminta masyarakat menunggu hingga seluruh proses kajian selesai.
“Nanti lihat saja, tunggu pada waktunya,” pungkasnya.
(Sya'ban)
