PALANGKA RAYA – Potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki fase kritis.
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Juli dan Agustus 2025, dengan curah hujan rendah hingga menengah di sebagian besar wilayah.
Mengantisipasi kondisi tersebut, BPB-PK Provinsi Kalteng memperkuat 77 pos lapangan dan mengerahkan hampir 700 personel untuk pengendalian dini Karhutla.
Data ini dipaparkan dalam Rapat Evaluasi Bulanan Satgas Karhutla, yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 9 Juli 2025.
Kepala Pelaksana BPB-PK Kalteng, Ahmad Toyib, menyebut situasi iklim harus dijadikan peringatan serius bagi semua sektor.
“Kita sedang menghadapi musim kemarau normal dengan kecenderungan pengeringan lahan, terutama di daerah gambut. Artinya, potensi Karhutla meningkat tajam jika tidak diantisipasi sejak dini,” ujar Toyib.
Sebanyak 697 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, MPA (Masyarakat Peduli Api), serta relawan kini tersebar di 77 pos lapangan di seluruh wilayah rawan.
Aktivasi pos dilakukan secara bertahap sejak 11 Juni 2025, dan akan terus beroperasi hingga 9 Oktober 2025.
Menurut Toyib, strategi utama yang diterapkan meliputi: intensifikasi patroli, pembasahan lahan berkala, dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kunci utama pengendalian Karhutla adalah deteksi dini dan pemadaman cepat. Kita tidak boleh biarkan kebakaran bertahan lebih dari satu hari,” tegasnya.
Rapat evaluasi juga menyoroti pentingnya kaji cepat dari pemerintah kabupaten/kota sebagai dasar penetapan status siaga darurat. Penundaan kajian dapat memperlambat respons saat situasi memburuk.
Dari sisi meteorologi, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Kalteng, Anton Budiyono, menjelaskan bahwa pada Juli–September 2025 sebagian besar wilayah Kalteng akan mengalami cuaca kering, meski tidak ekstrem.
Namun dalam kondisi vegetasi yang mengering, satu titik api kecil bisa berkembang cepat menjadi Karhutla besar.
“Musim kemarau kali ini bersifat normal, tetapi tetap berisiko tinggi bagi wilayah dengan cadangan air tanah rendah. Apalagi bila ada pembukaan lahan dengan api,” ujarnya.
Berdasarkan peta sebaran potensi hotspot, sejumlah kabupaten seperti Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotawaringin Timur termasuk dalam zona merah yang membutuhkan kewaspadaan tinggi.
Pemerintah Provinsi pun menegaskan bahwa seluruh penanganan Karhutla di lapangan akan berbasis komando terpadu, melibatkan Polres, Kodim, dan BPBD kabupaten/kota, agar respons tidak terhambat oleh birokrasi sektoral.
(Sya'ban)
