SAMPIT – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mendesak pemerintah provinsi dan pusat mengembalikan anggaran pembangunan jalan penghubung Cempaka Mulia–Pulau Hanaut yang tertunda akibat efisiensi anggaran tahun ini.
Menurutnya, keberadaan jalan tersebut sangat penting, terutama bagi Kecamatan Pulau Hanaut yang memiliki 14 desa dan selama ini masih tergolong daerah terisolir.
“Pada 2024 lalu sudah dialokasikan sekitar Rp200 miliar untuk membangun jalan dari Cempaka Mulia menuju Mendawai, Kabupaten Katingan. Anggaran itu sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalteng saat itu, Pak Salahuddin, yang kini menjabat Bupati Barito Utara,” ujarnya, Rabu 13 Agustus 2025.
Politisi Golkar ini mengungkapkan, pada 2025 anggaran itu batal direalisasikan karena adanya pemotongan di tingkat provinsi. Dana yang tersisa hanya digunakan untuk pengaspalan ruas Cempaka Mulia–Terantang. Ia berharap pada 2026 nanti, anggaran kembali dialokasikan untuk membuka akses ke Pulau Hanaut, minimal jalannya bisa tembus.
“Jalan ini sangat vital untuk menggerakkan perekonomian. Akses transportasi yang baik akan memperlancar distribusi barang, hasil pertanian, dan membuka peluang pengembangan sektor pariwisata,” jelasnya.
Sebagai contoh, lanjutnya, Desa Satiruk memiliki pantai yang bisa menjadi destinasi wisata. Namun, kunjungan wisatawan masih terkendala karena akses jalan yang buruk.
Selain itu, ia menambahkan, pembangunan jalan ini akan memudahkan pelayanan listrik PLN di wilayah tersebut. Selama ini PLN kesulitan melakukan perbaikan jaringan akibat minimnya akses.
“Tiang listrik butuh perawatan, tapi kalau jalannya tidak ada, perbaikan jadi susah. Sekarang saja lampu di sana kadang redup, kadang terang, bahkan bisa mati dua hari karena ada kayu melintang di jalur kabel,” bebernya.
Rudianur menegaskan, pembangunan jalan Cempaka Mulia-Pulau Hanaut bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi kunci untuk mengakhiri keterisolasian dan mendorong pemerataan pembangunan di Kotim.
“Harapan kami, anggaran yang sempat terpotong itu benar-benar dikembalikan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (nardi)
