PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggap belum produktif memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kritik itu disampaikan Tomy menyusul proyeksi APBD Kalteng 2026 yang turun menjadi Rp7,1 triliun lebih. Ia menilai pemerintah provinsi harus lebih serius menggali potensi PAD, terutama dari sektor BUMD.
“Tidak hanya rumah sakit BUMD, tapi BUMN pun harus dikelola profesional orang-orang yang betul, dalam arti sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Jangan juga menaruh orang yang tidak pas,” kata Tomy baru-baru ini.
Menurut Ketua Fraksi PAN ini, tata kelola yang lemah membuat PAD tidak optimal. Padahal, baik eksekutif maupun legislatif punya tanggung jawab memperbaiki keuangan daerah.
“Kenyataan dan faktanya memang seperti itu untuk meningkatkan PAD itu kurang. Padahal kita ini sudah disumpah dari eksekutif legislatif gimana caranya untuk memperbaiki keuangan daerah. Dasarnya dari PAD-PAD itu,” ujarnya.
Tomy menilai sejumlah potensi pajak daerah belum tergarap maksimal. Salah satu contohnya kata dia, pajak alat berat, pajka permukaan air termasuk dari BUMD.
Ia meminta pemerintah daerah lebih dulu membenahi BUMD yang ada sebelum merancang terobosan baru.
“BUMD yang ada dulu ini yang kita benahi, kalau memang tidak bisa dibenahi baru ada inisiatif apa, atau inovasi apa yang bisa mendapatkan lebih PAD,” ucapnya.
Hal ini biasanya perlu dilakukan agar pemerintah provinsi tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Jangan berharap dari dana transfer pusat. Potensi-potensi PAD kita ini besar, cuman memang belum maksimal untuk pengawasannya,” pungkasnya.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
