PALANGKA RAYA – Kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota kembali disorot. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menilai tim tersebut belum maksimal dalam menangani konflik antara masyarakat dan perusahaan.
Bambang menyayangkan banyak kasus yang dibiarkan menggantung tanpa kejelasan penyelesaian. Padahal, menurutnya, Tim PKS seharusnya menjadi ujung tombak meredam potensi konflik sosial yang lebih luas.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujar Bambang, Selasa 19 Agustus 2025.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan pentingnya transparansi. Tim PKS daerah diharapkan terbuka dalam menangani setiap persoalan, serta menyampaikan hasil atau perkembangan penanganan konflik secara jelas kepada publik.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” tegasnya.
Bambang juga meminta laporan progres penanganan konflik disampaikan secara berkala. Ia memperingatkan, jika persoalan langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi, masalah harus dibuka kembali dari awal dan itu jelas tidak efektif.
“Jangan sampai persoalan yang ada langsung dilimpahkan ke provinsi, baik ke DPRD maupun pemerintah provinsi. Kalau begitu, kita harus membuka masalah dari awal lagi, dan itu tentu tidak efektif,” tandasnya.
(Syauqi)
24 Mei 2026
13:08
