PALANGKA RAYA – Sepuluh orang pencari puya dari limbah hasil pertambangan emas, mendatangi DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa, 26 Agustus 2025. Mereka mengadu karena tak bisa lagi menjual puya hasil pencarian akibat perusahaan pengolahan zirkon di wilayah Takalas, Kabupaten Gunung Mas, tutup.
Masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari menjual puya kini kehilangan mata pencaharian setelah pabrik tersebut tutup hampir dua bulan.
“Penutupan perusahaan zirkon ini, jadi keuangan kita sulit,” kata salah seorang warga, Keli (35).
Keli bercerita, penutupan pabrik membuat ia kesulitan menanggung kebutuhan keluarga. “Istri mau melahirkan, mertua masuk rumah sakit, jadi kami tidak punya biaya,” ujarnya.
Ia bersama warga lainnya berharap DPRD Kalteng bisa memfasilitasi solusi agar aktivitas pabrik segera dibuka kembali.
“Kita minta solusinya gimana supaya masyarakat semua enak. Supaya perusahaan cepat dibuka. Kami tidak ada permintaan banyak,” kata Keli.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, yang menerima aduan warga memperkirakan ada sekitar 10 ribu masyarakat di Kalteng yang bergantung pada pencarian puya.
“Yang mengharapkan uang dari pekerjaan mereka adalah dari mengumpulkan puya ini. Saat mereka mau jual hasil puya, banyak perusahaan sudah tutup. Dan ini sangat berdampak pada perekonomian masyarakat,” kata Bambang.
Bambang menuturkan, keadaan yang dialami masyarakat sudah dua bulan tidak bisa menjual puya ke perusahaan.
Ia juga tidak mengetahui pasti alasan penutupan dari beberapa pabrik tersebut. Namun yang pasti kata dia, akan menindaklanjuti hal tersebut.
Saat ditanya mengenai alasan penutupan pabrik itu imbas dari penyidikan Mabes Polri terkait tambang zirkon ilegal di Kalteng beberapa waktu lalu, Bambang tidak mengetahui secara pasti.
“Mungkin, nah ini yang akan kita cari tau penyebabnya, apakah ditutup atau izinnya dicabut,” ungkapnya.
Menurut Bambang, penutupan pabrik tersebut berdampak langsung pada perekonomian masyarakat yang notabene pencari puya.
“Mereka gak punya penghasilan, tidak bisa memberikan anak istri. Nah itu akan berdampak sangat tidak bagus dan akan terjadi banyak hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Atas hal itu, Bambang akan segera berkonsultasi dengan Ketua DPRD untuk mencari solusi.
“Kita akan konsultasi bersama Ketua DPRD, apa yang bisa kita lakukan dan kita akan menggali informasi tentang penutupan pabrik ini,” pungkasnya.
(Syauqi)
4 Juli 2026
11:30
