KUALA KURUN – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P. Umbing menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang sebelumnya telah menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna ke-2 melalui juru bicara masing-masing dari fraksi.
“Dari pandangan umum yang telah disampaikan, kami melihat adanya dukungan besar dari Fraksi-Fraksi Pendukung DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2025. Seluruh fraksi pada prinsipnya dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya,” ungkapnya, Senin 25 Agustus 2025.
Terkait dengan pemandangan umum dari Fraksi Golkar terkait pentingnya dukungan terhadap percepatan pembahasan Raperda.
“Kami dari Pmpemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas menyampaikan apresiasi dan menyatakan siap melakukan pembahasan bersama secara konstruktif,” bebernya.
Sedangkan dari, Fraksi PDI Perjuangan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan penyelesaian kegiatan fisik, serta penyaluran bantuan sosial seperti KIP dan BPJS agar tepat waktu dan sasaran.
“Pemerintah menyatakan komitmen penuh untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah, mempercepat pembangunan fisik terutama di ruas jalan terdampak banjir, serta memastikan ketepatan distribusi program bantuan sosial,” sebut Efrensia LP Umbing.
Sementara itu, Fraksi Gerakan Nasional terikat dengan realisasi realisasi PAD, pembangunan jalan dan jembatan, penertiban tambang ilegal, pemberantasan narkoba, peningkatan sarana pendidikan, ketahanan pangan, hingga alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Realisasi PAD telah mencapai 56,40 persen dengan capaian bervariasi antar perangkat daerah. Percepatan pembangunan ruas jalan Tewah-Tumbang Miri-Tumbang Marikoi serta perbaikan Jembatan Sei Pihan saat ini sudah berjalan,” sebutnya.
Selain itu, pihka komitmen untuk menertibkan tambang ilegal, memperkuat pencegahan narkoba melalui Tim Terpadu P4GN-PN, serta menyiapkan program peningkatan sarana pendidikan tahun 2026 dengan nilai lebih dari Rp33 miliar.
Di bidang ketahanan pangan, Dinas Pertanian akan mendukung penyediaan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian. Sementara penggeseran anggaran BTT dilakukan untuk kebutuhan mendesak, antara lain mendukung sektor pendidikan, pembangunan Bandara Sangkalemu Kuala Kurun, serta pelayanan kesehatan.
“Prinsipnya, eksekutif dan legislatif memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pembangunan Kabupaten Gunung Mas menuju masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya. (ale)
