PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmen memperkuat transparansi dan efisiensi dalam penyusunan APBD.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat rapat paripurna ke-21 DPRD, 25 Agustus 2025. Ia menanggapi pemandangan umum Fraksi PAN terhadap rancangan perubahan APBD 2025.
Edy menekankan, prinsip kehati-hatian selalu menjadi acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Setiap program, menurutnya, harus dirancang dengan pertimbangan efisiensi.
“Selanjutnya dalam hal efisiensi dan juga transparansi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selalu memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD dengan azas kehati-hatian, dalam proses perencanaan dan juga penganggarannya,” ujar Edy.
Ia menjelaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal pemerintah. Lembaga eksternal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) juga turut dilibatkan.
Dengan keterlibatan lembaga pengawas tersebut, Edy berharap tata kelola keuangan daerah bisa semakin akuntabel. Proses efisiensi dan transparansi, katanya, akan semakin terjamin.
“Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan yang sudah disusun oleh Pemerintah Provinsi,” kata dia.
(Syauqi)
23 Juni 2026
12:38
