PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti turunnya proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta pemerintah provinsi lebih serius menggali potensi pajak daerah sebagai penopang pembangunan.
“Karena APBD kita 2025 ini disetujui kemarin Rp10,2 triliun, kemudian terjadi lagi efisiensi sesuai Kepres Nomor 1 Tahun 2025. Setelah itu ada lagi beberapa sumber pendapatan seperti DBH royalti yang tidak dikucurkan oleh pemerintah pusat, maka terjadi lagi pengurangan. Itu yang kita bahas di perubahan anggaran,” ujar Purdiono, Selasa, 9 September 2025.
Ia menyebut, APBD 2026 masih dalam tahap pembahasan. Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan dengan situasi transfer dari pusat.
“Ketika DBH dan dana transfer pusat berkurang, kita menyesuaikan. Kita berharap juga PAD kita tingkatkan, maka sumber-sumber PAD yang ada di Kalteng, baik berupa pajak air permukaan, pajak bahan bakar, dan sebagainya bisa meningkat,” katanya.
Menurut dia, peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan kunci penting untuk menopang pembangunan.
“Dan itu menjadi sumber pendanaan pembangunan di Kalteng,” tutur Purdiono.
(Syauqi)
